Penguatan Hukum Pengelolaan Zakat DI Indonesia

Abstract

Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan payung hukum bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Undang undang ini mengatur tentang tata laksana pengelolaan zakat dalam skala nasional; juga kewajiban, hak, dan sanksi bagi semua pihak yang terkait dalam aktifitas pengelolaan zakat. BAZNAS dijadikan sebagai otoritas tertinggi pengelolaan zakat nasional yang bertanggungjawab atas proses perencanaan, pengumpulan, dan pendistribusian zakat di seluruh wilayah negara. Untuk menjalankan fungsinya BAZNAS dapat membentuk BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan memberi izin pembentukan LAZ. Selain itu, BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ supaya dapat melakukan penetrasi ke semua lapisan masyarakat. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sayangnya masih memiliki beberapa kekurangan yang menghambat pengelolaan zakat nasional, yaitu: pertama, tidak memberikan sanksi kepada muzaki yang tidak membayar zakat. Muzaki adalah unsur penting dalam pengelolaan zakat. Tidak adanya sanksi bagi muzaki yang tidak membayar zakat menyulitkan penegakan undang-undang pengelolaan zakat. Kedua, mengizinkan adanya pengelola zakat diluar BAZNAS dan LAZ yang tidak diwajibkan melaporkan pengelolaan zakatnya kepada BAZNAS, juga tidak diwajibkan untuk melakukan koordinasi pengelolaan zakat bersama BAZNAS.