Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Tanpa Izin DI Sempadan Sungai Bedadung Kabupaten Jember

Abstract

Pembangunan nasional merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, hasil dari pembangunan itu, tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, yang mana pembangunan itu harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Pemerataan dan stabilitas adalah unsur yang saling berkaitan.1 Konsep Negara Indonesia berdasarkan Konstitusi dirumuskan oleh para founding fathers kita sebagai Negara Kesejahteraan (Welfare State). Sudah menjadi konsekuensi logis jika pembangunan ekonomi nasional terarah dan mengarah pada kesejahteraan rakyat yang mumpuni serta berkeadilan sosial. Indonesia sebagai Negara yang kaya akan Sumber daya alam sampai saat ini belum mampu secara maksimal untuk dapat menguasai dan berdaulat terhadapnya. Pemerintah harus memiliki arah yang jelas terhadap politik pengelolaan sumber daya alam bangsa yang seyogyanya berbasiskan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat konstitusional negara. Rumusan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat secara eksplisit ataupun implisit pandangan-pandangan dan nilai-nilai fundamental, disamping sebagai konstitusi politik (political constitution), juga merupakan konstitusi ekonomi (economic constitution), bahkan konstitusi sosial (social constitution).