Baikkah Omnibus Law Cipta Kerja?

Abstract

RANCANGAN Undang Undang tentang Cipta Kerja, omnibus law, usulan pemerintah telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Omnibus law tersebut menurut pemerintah adalah dalam rangka mengatasi tumpang tindihnya ketentuan beberapa undang-undang dan menghilangkan ketentuan yang menghambat investasi dan pertumbuhan usaha, atau dengan kata lain tujuannya adalah untuk perbaikan. Klaim pemerintah tersebut, ternyata berbeda dan telah dibantah oleh banyak pihak. Publik menilai bahwa substansi omnibus law tersebut justru banyak mengandung cacat (buruk/salah). Beberapa substansi yang dianggap cacat dan mendapat hujan kritik antara lain dihilangkannya upah minimum, kemudahan ketentuan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan cacat-cacat lainnya yang pada prinsipnya dinilai akan merugikan tenaga kerja, serta dicabutnya izin lingkungan.