Karakter Yuridis Putusan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Abstract

Pada masa kini, penguatan demokrasi dalam pemilihan umum menjadi isu utama dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penguatan demokrasi adalah dengan memperkuat penyelenggara pemilihan umum, yang terdiri atas Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebagai contoh, penguatan terhadap lembaga pemilu dapat dilihat pada diberikannya wewenang kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mengeluarkan sebuah instrument hukum berupa putusan yang berkekuatan final dan mengikat. Putusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat dalam penyelesaian sengketa proses pemilu banyak menimbulkan polemik mengingat Bawaslu bukanlah lembaga yudisial, melainkan lembaga quasi-yudisial sehingga putusan final dan mengikat Bawaslu memiliki sifat yang berbeda dengan putusan dari lembaga peradilan pada umumnya. Hal ini berimplikasi pada kekuatan eksekutorial dari putusan Bawaslu itu sendiri. Dalam prakteknya, putusan Bawaslu di Indonesia sangat sulit dilaksanakan walaupun putusan final dan mengikat seharusnya bersifat self-executed. Hal ini juga mengakibatkan ketidakharmonisan antara KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu