Kepemimpinan Kepala Daerah Pascapilkada Langsung dan Era Otonomi Daerah

Abstract

Pergeseran garis politik dan pengaturan mengenai pemerintahan daerah, berimplikasi terhadap kedudukan, fungsi, peranan, otoritas dan kepemimpinan kepala daerah. Kepemimpinan kepala daerah pada Era Otonomi Daerah terkait dengan sistem pilkada langsung oleh rakyat. Melalui pilkada langsung, masyarakat secara demokratis bisa memilih seorang pemimpin yang mereka harapkan dan dambakan. Implikasinya adalah pergeseran paradigma administrasi publik dari serba negara ke arah good governance menuntut transformasi kepemimpinan kepala daerah dari model kepemimpinan yang tidak responsif, paternalistik, dan birokratis, ke model kepemimpinan yang berorientasi pada pengguna jasa, fleksibel, berorientasi kualitas, dan responsif. Model kepemimpinan tersebut, dikenal dengan konsep kepemimpinan transformasional, entrepreneurship, dan visioner. Model kepemimpinan transaksional dan transformasional menggambarkan hubungan kepala daerah dengan para pejabat pemerintah daerah, masyarakat (konstituen), para pendukung (followers), para pengusaha, dan stakeholders pada saat dan pascapilkada. Kebijakan Partai membebaskan “mahar politik” dalam tahap penjaringan dan penyaringan, membuka ruang tampilnya tokoh masyarakat, tokoh bisnis, tokoh agama, tokoh pemuda, perempuan, guru/dosen, purnawirawan TNI/Polri, seniman, budayawan, dan artis nonkader partai terdaftar menjadi bakal calon kepala daerah. Kebijakan DPP Partai menggratiskan “biaya transaksi politik”, dalam rekrutmen, akan mendorong terpilihnya gubernur dan bupati/walikota dan wakilnya yang kapabel dan akseptabel. Kapabilitas dan besarnya akseptabilitas, menggambarkan peningkatan kualitas penyelengaraan pilkada langsung oleh rakyat.