Pergeseran Fungsi Yudikatif dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Abstract

Reformasi di bidang hukum yang terjadi sejak tahun 1998 telah dilembagakan melalui pranata perubahan UUD 1945. Semangat perubahan UUD 1945 adalah mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis. Perubahan UUD 1945 sejak reformasi telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu: 1. Perubahan pertama disyahkan pada tanggal 19 Oktober 1999; 2. Perubahan kedua disyahkan pada tanggal 18 Agustus 2000; 3. Perubahan ketiga disyahkan pada tanggal 10 November 2001; 4. Perubahan keempat disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2002;1 Reformasi yang diawali tahun 1998 telah menghasilkan antara lain perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya dalam tulisan ini disebut UUD NRI 1945) yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip checks and balances antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis. Terlepas dari masih adanya kelemahan untuk mencapai keharmonisan hubungan antar lembaga negara, upaya pengaturan yang dirumuskan di dalam UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan harus diakui sebagai suatu bentuk kemajuan. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 membawa implikasi yang sangat luas terhadap semua lembaga negara. Pada salah satu sisi, ada lembaga negara yang mendapat kewenangan baru yaitu dengan bertambahnya kewenangan secara signifikan di dalam konstitusi. Sementara di sisi lain, ada pula lembaga negara yang mengalami pengurangan kewenangan dibandingkan sebelum perubahan.