Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Konten Youtube Yang Di Re-upload

Abstract

Tujuan penelitian dalam skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk melengkapi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan menganalisa pelanggaran hak cipta terhadap konten video youtube yang di reupload tanpa izin pencipta, untuk mengetahui dan menganalisa terjadinya akibat

hukum

dari konten video youtube yang di re-upload tanpa izin pencipta, dan untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian sengketa terhadap tanpa izin pencipta menurut Undang – Undang yang berlaku. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif ( legal research ), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang – undangan ( statue approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduktif yaitu dimulai dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Hasil dari penelitian dari skripsi ini adalah, perbuatan hukum terhadap tindakan re-upload konten video youtube tanpa izin pencipta dalam kasus Nussa Official diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait dengan Karya Sinematografi dan dalam Pasal 25 Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya inteektual, perlindungan hukum yang timbul dari perbuatan re-upload konten video youtube tanpa izin pencipta yaitu berupa ganti rugi melalui gugatan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, dan mendapat sanksi pidana serta penutupan akun atau hak akses pengguna yang telah melanggar hak cipta, oleh Kementrian Telekomunikasi dan Informasi (Kominfo) sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan yaitu dapat ditempuh melalui upaya penyelesaian sengketa secara Non Litigasi (melalui lembaga diluar pengadilan) dan Litigasi (melalui pengadilan).