Politik Impor Beras Dan Kedaulatan Pangan Pemerintahan Joko Widodo 2014 – 2019

Abstract

Kedaulatan pangan mendapat tempat khusus dalam program kerja kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla 2014 – 2019. Kebijakan impor beras yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Joko Widodo Periode 2014 – 2019 tidak sesuai dengan komitmennya untuk menciptakan kedaulatan pangan yang berarti bahwa sebisa mungkin Indonesia memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya sendiri dan tidak melakukan impor pangan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dari Pemerintahan Joko Widodo melakukan Impor Beras. Data yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan yaitu buku cetak, buku elektronik, situs internet dan jurnal ilmiah. Analisis data yang dilakukan yakni menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Permasalahan di deskripsikan kemudian dianalisis menggunakan teori sebagai alat bantu untuk membuat analisis yang kemudian diakhiri kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Impor beras yang dilaksanakan pada pemerintahan Joko Widodo merupakan hasil dari proses pembuatan kebijakan yang melibatkan beberapa institusi seperti kementerian perdagangan, kementerian pertanian dan BULOG yang bertujuan untuk menciptakan stabilisasi harga beras dan keamanan pangan, menjaga cadangan beras dalam negeri. Meskipun sebenarnya Kebijakan impor beras yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kedaulatan pangan yang menjadi komitmen dalam pemerintahan Joko Widodo dimana dalam pemenuhan pangan diprioritaskan dari produksi dalam negeri.