Pancasila, Transnasionalisme dan Kedaulatan Negara

Abstract

Hampir selama setahun terakhir tim editor bekerja keras untuk ‘mendamaikan’ dinamika ideologis baik dalam proses telaah substantif naskah dan finalisasi naskah sebelum dikirim ke penerbit. Semua tulisan-tulisan yang masuk ke redaksi telah melalui proses penelaahan dan seleksi dengan metode blind review, tanpa prasangka dan/atau bias a priori. Sejumlah naskah yang masuk dan kami pandang berbobot dan segar berhasil kami pilih. Dengan sendirinya pula, terdapat beberapa naskah yang terpaksa harus ditinggalkan karena dirasa masih jauh dengan tema besar buku ini. Tiga kata kunci yang menjadi pokok bahasan buku ini sejatinya berkelindan kuat, dan amat relevan dengan dinamika politik dan kemasyarakatan di Indonesia saat ini. Transnasionalisme yang dianggap sebagai anak kandung globalisasi kerap dianggap sebagai ‘pisau bermata dua’ dimana di satu sisi membawa keuntungan kepada negara-negara, sedangkan disisi lain membawa potensi hegemoni ideologis laten dan dominasi jejaring aktor ekonomi yang berbahaya dan predatorik. Dalam konteks ekonomi internasional, transnasionalisme adalah suatu keniscayaan sejarah (historical necessity) dikarenakan semakin mengerutnya hubungan-hubungan antar negara sehingga menciptakan global village yang mempengaruhi kebijakan politik, hukum dan ekonomi negara-negara di dunia. 1 Mobilitas barang (komoditas), orang, pemikiran (ideologi) dalam lintas kawasan adalah suatu keniscayaan yang tidak terhindarkan, dimana sekat-sekat antar negara dan regional semakin memudar. Dibukanya kebijakan pasar bebas (free trade policy) oleh beberapa negara-negara adidaya (super power states) juga mempercepat terjadinya fenomena ini.