Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Atas Kebocoran Instalasi Pipa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Abstract

Dalam dunia pertambangan minyak dan gas bumi tidak terlepas dengan masalah lingkungan. Kebocoran instalasi pipa pertambangan seringkali menimbulkan permasalahan lingkungan berupa kerusakan dan pencemaran baik di perairan, tanah dan udara. Dari perncemaran akan menimbulkan dampak turunan yang akhirnya berdampak negatif terhadap persepsi masyarakat terhadap kegiatan usaha pertambangan. Negara menjamin hak-hak setiap warga negaranya yang tercantum pada Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimana setiap warga negara memiliki hak yang ama baik lingkungan hingga kesehatan yang layak. Dalam skripsi ini penulis lebih mengutamakan tentang perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak kebocoran instalasi pertambangan minyak dan gas bumi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Rumusan masalah yang yang diambil adalah bagaimana prosedur perlindungan hukum kepada masyarakat terdampak kebocoran minyak dan gas bumi dan apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat ketika mengalami kerugian akibat kebocoran instalasi pipa minyak dan gas bumi. Tujuan penelitian ini mengetahui apa bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat terdampak kebocoran instalasi pipa pertambangan minyak dan gas bumi di sekitarnya dan mengetauhui bagaimana cara masyarakat saat mengalami kerugian agar mendapatkan haknya kembali.