Interaksi Komunikatif dalam Pelayanan Publik Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember: Suatu Tinjauan Etnografi Komunikasi

Abstract

Kegiatan penelitian etnografi komunikasi ini berlangsung di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jember. Topik penelitian ini adalah interaksi komunikatif antara staf dan pemohon dalam pelayanan publik. Penelitian etnografi komunikasi ini dilakukan pada bidang pelayanan publik Disnaker Kabupaten Jember. Tujuan penelitian adalah ini menggali, merumuskan, dan memaknai pola interaksi komunikatif yang terjadi dalam kegiatan pelayanan publik di Kantor Disnaker Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Data penelitian ini berupa teks percakapan, konteks, motif subjektif penutur, dan arsip-arsip yang terkait dengan kegiatan pelayanan publik. Validasi data dilakukan dengan teknik trianggulasi sumber. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan metode pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen. Tahapan analisis data meliputi analisis domain, taksonomik, komponensial, dan analisis tema budaya. Pendekatan yang digunakan untuk memaknai data adalah emik (interpretatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi komunikatif yang terjadi antara staf dan pemohon dalam kegiatan pelayanan publik telah membentuk pola yang konsisten, yaitu berkaitan dengan (1) pemilihan diksi dalam penggunaan bahasa yang fleksibel sehingga dapat mempengaruhi kelancaran komunikasi; (2) sikap dan perilaku staf dalam melakukan pelayanan bersikap ramah, santai, terbuka, namun tetap terstruktur; (3) mengusahakan ketepatan dan ketelitian saat pelayananan berlangsung. Pola-pola komunikasi yang terbentuk pada pelayanan publik di Disnaker Kabupaten Jember, yakni dialogis pada pelayanan pembuatan kartu AK1 dan pelayanan penerbitan ID & rekom paspor. Pada saat interaksi terjadi, staf tetap mendominasi percakapan karena pentingnya peran staf sebagai orang terdepan yang memberikan pelayanan utama terhadap pemohon seperti memberikan informasi dan memberikan pengarahan pada pemohon. Berbeda dengan kedua pelayanan tersebut, pola-pola komunikasi yang terbentuk pada pelayanan klarifikasi perselisihan hubungan industrial yakni multiarah. Pada saat interaksi terjadi, tidak hanya staf yang mendominasi percakapan karena pada pelayanan ini dibutuhkan pernyataan klarifikasi dari setiap pemohonnya yang menyebabkan para pemohon juga berperan aktif dan dominan dalam percakapan. Fungsi komunikatif yang mendominasi pada ketiga pelayanan di Disnaker Kabupaten Jember yakni fungsi direktif dan representatif. Fungsi direktif berupa arahan atau perintah dan saran oleh staf kepada pemohon untuk melakukan sesuatu terkait prosedur pelayanan. Kemudian, fungsi representatif berupa penjelasan mengenai fakta atau kebenaran yang disampaikan oleh staf maupun pemohon, agar baik pemohon maupun staf mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelayanan. Berdasarkan uraian di atas, percakapan yang terjadi antara staf dan pemohon merupakan bagian dari suatu praktik budaya yang berlaku di Disnaker Kabupaten Jember. Selain itu, tema budaya yang mendasari perilaku dalam kegiatan pelayanan publik dalam pelayanan pembuatan kartu AK1, penerbitan ID & rekom paspor dan klarifikasi perselisishan hubungan industrial secara garis besar adalah “kejujuran, ramah, sikap terbuka dan sopan santun baik dari staf maupun pemohon saat memberi dan menerima informasi merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam pelayanan publik di Disnaker Kabupaten Jember”.