Penolakan Pemerintah Myanmar Terhadap Investigasi Pembantaian Etnis Rohingya Oleh Pbb DI Rakhine

Abstract

Konflik kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya ini sebenarnya sudah ada sejak Myanmar (Burma) belum merdeka yaitu pada tahun 1942. Oleh karena itu lembaga Hak Asasi Manusia PBB, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, memutuskan untuk mengirimkan pasukan yang disebut dengan tim pencari fakta ke Myanmar, karena diduga adanya keterlibatan militer dan pasukan keamanan Myanmar yang terjadi di Rakhine tepatnya dalam konflik kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya. Namun demikian, keputusan PBB tersebut di tolak oleh Pemerintah Myanmar. Seperti yang dilansir dari surat kabar milik pemerintah Myanmar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 mengutip pernyataan dari menteri luar negeri Myanmar yang menyatakan, bahwa dengan adanya pembentukan tim pencari fakta tidak menyelesaikan masalah, justru bisa membuat keadaan menjadi semakin parah. Pejabat senior Kementerian Luar Negeri Myanmar, Kyaw Zeya menyatakan, “Keputusan yang diambil oleh PBB dalam membentuk tim pencari fakta tersebut tidak sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan dan keadaan nasionalnya”. “Jika tujuan mereka mencari fakta (soal Rohingya), kami tidak akan menerima mereka masuk. Isu genosida sebenarnya sudah terjadi di Myanmar sejak tahun 2012 dan tahun 2015 tetapi Pemerintah Myanmar selalu saja menyangkal hal tersebut. Genosida adalah pembantaian suatu kelompok tertentu yang menyebabkan kerusakan yang serius baik itu secara mental maupun fisik suatu kelompok masyarakat. Negara atau kelompok yang menerapkan genosida akan melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah angka kelahiran dalam suatu kelompok masyarakat.