Penerapan Bid Protest Sebagai Upaya Mencegah Perlakuan Diskriminasi Pada Calon Peserta Tender DI Indonesia

Abstract

Dewasa ini, kehadiran dunia usaha sangat berperan penting dalam menopang kegiatan perekonomian masyarakat dan bangsa. Akhir –ahir ini, maslaah pengadaan barang dan jasa banyak mendapatkan sorotan. Harus diakui bahwa dalam setiap pengadaan (tender) atau lelang pengadaan barang dan atau jasa yang terjadi di pemerintahan, Badan Usaha Milik Neagar(BUMN, ataupun perusahaan swast, memang rawan praktik Korupsim Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal tersebut dimungkinkan karena dalam setiap tender banyak pihak yang terkait dan memiliki berbagai kepentingan, baik kepentingan golongan maupun kepentingan kelompok, maupun kepentingan pribadi. Oleh karenanya dalam suatu mekanisme tender perlu dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat membantu untuk mengurangi adanya kecurangan dalam persekongkolan tender. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul: “Penerapan Bid Protest Sebagai Upaya Mencegah Perlakuan Diskriminasi Pada Calon Peserta Tender di Indonesia.” Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Pertama, kesesuian pemberlakuan mekanisme bid protest di Indonesia. Kedua, pembatasan bid protest bagi calon peserta tender merupakan diskriminasi calon pelaku usaha. Ketiga, penyelesaian apabila terjadi perlakuan diskriminasi pada calon peserta tender. Tujuan khusus yang hendak dicapai oleh penulis yaitu: 1) Untuk mengetahui dan memahami kefektifan mekanisme bid protest jika diberlakkan di Indonesia. 2) Untuk mengetahui dan memahami bahwa pembatasan bid protest bagi calon peserta tender merupakan diskriminasi calon pelaku usaha. 3) Untul mengetahui dan memahami penyelesaian yang akan dilakukan apabila terjadi perlakuan diskriminasi terhadap calon pelaku tender.