Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Atas Kelalaian Pemberian Obat Kadaluarsa Oleh Puskesmas

Abstract

Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan dasar yang sangat penting di Indonesia. Puskesmas merupakan unit yang strategis dalam mendukung terwujudnya perubahan status kesehatan masyarakat menuju peningkatan derajat kesehatan yang optimal. untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal tentu di perlukan upaya pembangunan sistem pelayanan kesehatan dasar yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat selaku konsumen dan pelayanan kesehatan dasar tersebut. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, untuk itu di perlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu.Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah diatas dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Atas Kelalaian Pemberian Obat Kadaluarsa Oleh Puskesmas”. Berdasarkan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ialah apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat pemberian obat kadaluarsa, apa upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dengan puskesmas akibat pemberian obat kadaluarsa. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan memahami apa saja bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terkait pemberian obat kadaluarsa, untuk mengetahui dan memahami apa upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan konsumen atas pemberian obat kadaluarsa. Tipe penelitian dalam skripsi ini merupakan yuridis normatif yang artinya permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian ini menggunakan kaidah – kaidah norma hukum positif. Dalam karya tulis ilmiah ini pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.