Search
Now showing items 1-10 of 14
KAJIAN YURIDIS TERHADAP IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERCERAI DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TANPA IZIN ATASAN
(UNEJ, 2013)
Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional semua itu ditentukan oleh kedudukan dan peranan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut. Semua perihal yang berkaitan dengan ...
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI DI DESA CEMAGI KECAMATAN MENGWI
(UNEJ, 2014)
Pada masyarakat Bali telah diakui bahwa garis keturunan laki-laki yang menjadi ahli waris dari keluarganya tetapi bagaimana dengan anak perempuan kandungnya, apakah si anak perempuan ini tidak memiliki hak yang sama dengan ...
KEDUDUKAN ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUNYA MENURUT HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT SENDURO LUMAJANG
(UNEJ, 2013)
Hukum Waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau Harta Warisan dari sesuatu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial, demikian bunyi ...
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN COLONG SUKU ADAT OSING BANYUWANGI
(UNEJ, 2014)
Perkawinan colong terdapat makna hukum yaitu salah satu bentuk pemberitahuan kepada seluruh anggota masyarakat bahwa telah terjadi sebuah peristiwa hukum yaitu perkawinan. Perbuatan hukum dalam perkawinan adat Osing di ...
KECAKAPAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER
(UNEJ, 2014)
Kecakapan hukum (atau yang lebih sering disebut dewasa) merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini, kecakapan sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang. Kecakapan sering kali disebut sebagai ...
KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG BEDA AGAMANYA DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM ADAT WARIS DI DESA WATU KEBO KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI
(UNEJ, 2013)
Dalam kehidupan sehari-hari sebuah keluarga tidak selamanya akan berjalan dengan baik, yaitu kebersamaan antara orang tua dengan anak tidak selamanya terjalin hubungan yang baik. Terkadang timbul perselisihan antara orang ...
Kedudukan Anak Tiri Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Tirinya Menurut Hukum Waris Adat Jawa Di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
(UNEJ, 2013)
Dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hubungan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ...
KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN ADAT TERHADAP WANPRESTASI DALAM HAK NUMPANG KARANG (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 110 K/PDT/2008)
(UNEJ, 2013)
Hak numpang karang dikenal dalam hukum adat. Hak numpang karang muncul apabila ada seseorang yang tinggal di atas tanah atau pekarangan milik orang lain. Perjanjian yang dilakukan antara orang yang menumpang dengan pemilik ...
KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN ORANG TUANYA YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH
(UNEJ, 2013)
Perkawinan dikatakan sah apabila telah sesuai dengan tata tertib hukum yang berlaku. Apabila tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut ...
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANGPERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KANONIK DIFFERENT RELIGION MARRIAGE BASED ON CODE 1/1974 ABOUT MARRIAGE IN CANONIC LAW PERSPECTIVE
(UNEJ, 2014)
Perkawinan Beda Agama banyak terjadi di masyarakat Indonesia dan hal tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli mengenai pengesahannya menurut hukum yang ada di Indonesia. Beberapa tokoh mengatakan hal tersebut ...