Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 72-91 of 315
-
Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Tumpang Tindih (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 138/K/Tun/2010)
(2019)Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan yang ... -
Kepastian Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terhadap Perseroan Yang Menjalankan Kegiatan Usahanya di Bidang Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam
(Fakultas Hukum, 2023-06-16)Undang Undang Perseroan Terbatas hanya‘membatasi’ perseroan yang diwajibkan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu dengan menyebut ‘perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan ... -
Kewajiban Perpajakan Atas Commanditaire Venootschap (Cv) Yang Telah Bubar
(2019)Saat ini Comanditaire Vennootschap (CV) merupakan suatu perusahaan yang berbentuk Badan Usaha yang paling banyak digunakan oleh para Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai identitas organisasi Badan Usaha di Indonesia. ... -
Kewajiban Saksi Instrumentair Dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris
(Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-24)Eksistensi saksi instrumentair dalam kerangka akta Notaris merupakan salah satu syarat formal bagi autentisitas akta Notaris itu, lazimnya saksi instrumentair atas suatu akta Notaris adalah staf Notaris. Kedudukan staf ... -
KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL MEMERINTAHKAN REHABILITASI MEDIS TERHADAP PECANDU/PENGGUNA NARKOTIKA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(2015-04-21)Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sampai saat ini membawa dampak yang begitu besar dalam bidang narkotika baik perkembangan jenis narkotika maupun modus-modus operandi pelaku tindak pidana di bidang narkotika. ... -
KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY) PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANAH HUKUM PERDATA
(2014-05-12)Indonesia telah membuat Rancangan Undang Undang tentang Perampasan Asset berupa naskah akademis yang diketuai oleh DR Ramelan, SH. MH mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai tindak lanjut dari UNCAC ... -
Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Notaris
(2019-05-23)Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena ... -
KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DAN GUBERNUR DALAM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
(2018-11-08)Pasal 24 A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ... -
Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Akad Murabahah
(FAKULTAS HUKUM, 2023-06-22)Banyak notaris yang membuat akta akad syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 UU Perbankan Syariah, ini terjadi terhadap notaris yang sama sekali bukan seorang muslim dan ... -
Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Waris bagi Anak-Anak yang Dilahirkan pada Hubungan Sedarah (Anak Sumbang) (Ditinjau dari hukum waris berdasar KUH Perdata)
(FAKULTAS HUKUM, 2021-03-21)Permasalahan yang sering terjadi pada masa kini yaitu mengenai hak waris anak dari perkawinan sedarah (insect). Manusia cenderung tidak lagi mentaati norma-norma yang ada di dalam masyarakat, baik norma agama, sosial maupun ... -
Kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian Penuntutan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif
(Fakultas Hukum, 2021-07-14)Penerapan Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah lama diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana anak. Namun dalam perkembangannya Keadilan Restoratif juga dibutuhkan pada perkara pidana ... -
KEWENANGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(2014-07-15)Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini mengintensifkan penggunaan kombinasi Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU dalam dakwaannya. Namun ternyata tidak satupun peraturan perundang-undangan mengatur KPK berwenang ... -
KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(2015-12-10)Tindak Pidana Pencucian Uang adalah salah satu bentuk kejahatan modern dimana keberadaannya sangat merugikan kepentingan nasional maupun internasional, pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (derivatife crime) ... -
Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan di Perbankan Syariah
(2019)Perjalanan pengadilan agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat.Pengadilan agama merupakan salah satu diantara ... -
Konsep Perlindungan Anak Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi
(Fakultas Hukum, 2023-06-27)Indonesia dihadapkan dengan berbagai kasus tindak pidana, salah satunya ialah kasus perkosaan yang terjadi pada Anak. Berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terhitung 25 kasus kekerasan ... -
Konsepsi Pengaturan Asuransi Hewan Peliharaan di Indonesia
(2019-09-02)Seiring tuntutan zaman mulai bermunculan jenis-jenis asuransi yang tidak hanya mengcover hal-hal dasar seperti jiwa, kesehatan, kebakaran namun juga mengcover hal-hal yang khusus untuk kegiatan atau objek tertentu baik ... -
KONSTITUSIONALITAS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SEBAGAI BADAN HUKUM PRIVAT DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI
(2014-01-28)Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pemberdayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum 1. Bagaimana legal standing Lembaga Swadaya Masyarakat diatur dalam hukum acara pengujian undang-undang ... -
Larangan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
(2018-12-03)Semuavxprofesi hukum memiliki etika profesi yang harus ditaati. Kitavsemua hidup dalam jaringan keberlakuan hukum dalam berbagai bentuk formalitasnya. Semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, yang ... -
Makna Doktrin Ultra Vires dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
(Pasca Sarjana Fakultas Hukum, 2021-05-19)Kegiatan usaha diluar dari apa yang dilakukan dalam Anggaran Dasar, adalah merupakan tindakan diluar dari kewenangan bertindak, dan hal tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar. Dalam doktrin hukum ... -
Makna Kata Sementara Bagi Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-24)Makna kata “sementara” bagi camat selaku PPATS menjadi persoalan hukum yang tidak kunjung mendapatkan titik terang mengenai keberadannnya, khususnya dalam hal sampai kapan camat dapat menjadi PPAT Sementara, secara normatif ...