Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 51-70 of 315
-
Kebijakan Formulasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia
(Fakultas Hukum, 2023)Tidak ada mekanisme restitusi atau ganti rugi terhadap korban yang organnya dijual secara melawan hak dan melawan hukum. Baik organ tersebut didapatkan dengan cara membunuh korban, maupun organ tersebut dijual dengan ... -
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
(2018-12-04)Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga dapat merugikan perekonomian negara dan merusak sendisendi ... -
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Criminal Law Policy and Procurement of Somatic Embryogenesis Coffee Seeds as an Effort to Prevent Corruption)
(2018-07-11)Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga dapat merugikan perekonomian negara dan merusak sendisendi ... -
KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PENYEBAR FAHAM RADIKAL ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA) DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME
(2015-04-21)Kejahatan terorisme yang terjadi sampai saat ini merupakan hasil regenerasi sel-sel terorisme yang masih berkembang, meskipun dalam melakukan aksinya dengan cara dan modus yang berbeda. Perbedaan cara pandang terhadap ... -
Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kontra Radikalisasi Di Kabupaten Jember
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER, 2019)Radikalisasi merupakan embrio lahirnya terorisme, radikalisasi merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan membalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan ... -
Kedudukan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat Notaris Terhadap Musnahnya Objek Jaminan
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-09-01)Dengan musnahnya tanah sebagai obyek Hak Tanggungan atau bahkan sekaligus sebagai sumber mata pencaharian maka hal tersebut dapat menyebabkan debitur selaku penerima dana tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk ... -
Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Sengketa Tata Usaha Negara
(2019-03-29)Perbuatan atau tindakan hukum berupa pendaftaran tanah yang berasal dari pemindahan hak yang berupa jual beli harus didahului dengan pembuatan akta jual beli tanah dan disahkan oleh seorang pejabat yang disebut PPAT. ... -
KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
(2014-11-11)Sejak berlakunya UU No 12 tahun 2011 sebagai pengganti UU No 10 tahun 2004, perubahan tersebut nampak dari pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, yang sebelumnya di dalam UU No. 10 Tahun 2004, TAP MPR tidak lagi di cantumkan di ... -
KEJAHATAN INTERNET BANKING DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
(2014-01-27)esis ini berjudul Kejahatan internet banking dalam perpektif kebijakan hukum pidana. Kejahatan internet banking merupakan bagian dari kejahatan modern yang sudah banyak terjadi dan menimbulkan kerugian yang sangat ... -
KEJAHATAN INTERNET BANKING DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (INTERNET BANKING CRIME IN PENAL POLICY PERSPECTIF)
(2014-01-27)Tesis ini berjudul Kejahatan internet banking dalam perpektif kebijakan hukum pidana. Kejahatan internet banking merupakan bagian dari kejahatan modern yang sudah banyak terjadi dan menimbulkan kerugian yang sangat ... -
Kekuatan Hukum Peraturan Desa dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa
(Fakultas Hukum, 2022-06-27)Kekuatan hukum merupakan suatu keputusan yang sudah sah atau dianggap sudah mutlak, maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum dari suatu ... -
Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Ptsl Yang Dibebani Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bphtb Terutang
(Fakultas Hukum, 2021-07-02)Prinsip Bea perolehan hak atas tanah terutang mengharuskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang dilunasi saat terjadi perolehan hak sebagaimana dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 ... -
Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Problematik Dan Penataan Lembaga DPRD
(Fakultas Hukum, 2023-09-26)DPRD dikatakan sebagai lembaga legislatif daerah karena memiliki kewenangan membuat peraturan daerah. Hal ini juga diperkuat dengan beberapa undang-undang pemerintahan daerah yang pernah berlaku menyebutkan DPRD ... -
KENDALA YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI DI TAMAN NASIONAL BALURAN
(2015-04-21)Satwa langka atau hewan langka merupakan salah satu bagian dari ekosistem alam yang tidak dapat ditinggalkan. Hewan dan makluk hidup lainnya akan memiliki peranan yang penting dalam kelangsungan ekosistem yang ... -
Kepastian Hukum Akta Notaris Dalam Huruf Braille untuk Penyandang Disabilitas Netra
(Fakultas Hukum, 2022-09-20)Kepastian bentuk akta notaris dalam huruf braille terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas netra. Terdapat tiga rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ilmiah ini. Pertama, apakah penyandang disabilitas netra ... -
Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Hak Cipta Potret Nyonya Meneer Akibat Beralihnya Kepemilikan Merek Dagang Nyonya Meneer
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-12-08)Penelitian ini terdiri dari 5 Bab, yaitu Bab 1 tentang Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang penelitian ini adalah kasus Charles Saerang yang menggugat ganti rugi terhadap PT. Bhumi Emphon Mustika terkait merek dan ... -
Kepastian Hukum Bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun
(2019-01)Tujuan dari penulisan tesis ini yaitu: Secara umum, dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum tentang Perikatan Jual Beli Rusun serta dapat juga sebagai bahan bacaan bagi ... -
KEPASTIAN HUKUM BUKTI DIGITAL CYBERCRIME DALAM KOMPUTER FORENSIK
(2014-05-12)Bukti digital (Digital Evidence) merupakan salah satu perangkat vital dalam mengungkap tindak cybercrime. Dengan mendapatkan bukti-bukti yang memadai dalam sebuah tindak kejahatan, sebenarnya telah terungkap separuh ... -
Kepastian Hukum Cryptocurrency Sebagai Digital Asset dalam Prespektif Hukum Jaminan Fidusia
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2024-01-10)Kemunculan uang elektronik telah mengakibatkan bergesernya kebiasaan masyarakat dalam menggunakan uang kertas, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya animo masyarakat dalam menggunakan uang eleketronik dalam kehidupan ... -
Kepastian Hukum Distribusi Mata Uang Digital Bank Sentral sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Elektronik
(Fakultas Hukun, 2024-01-07)Indonesia telah memasukan konsep mata uang digital bank sentral atau rupiah digital di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun demikian, ketentuan tersebut dipandang masih belum bisa menjadi landasan ...