Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 243-262 of 315
-
Prinsip Kepastian Hukum Pemberian Kuasa Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Secara Lisan
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-25)emberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata yang berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberi kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu ... -
Prinsip Kepastian Hukum Penerapan Surat Keputusan Bersama Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
(Fakultas Hukum, 2023-01-16)Prinsip Kepastian Hukum Penerapan Surat Keputusan Bersama dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik; Ni Putu Ratnayutika, S.H; 200720101078; 2021; Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember; SKB UU ... -
Prinsip Kepastian Hukum Penjualan Benda Tak Bergerak Secara di Bawah Tangan Oleh Kurator
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-06-15)Tanggung Jawab kurator apabila ada pihak yang dirugikan dalam penjualan benda tidak bergerak secara di bawah tangan, hanya bertanggungjawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau ... -
Prinsip Kepastian Hukum Sanksi Administrasi bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana dengan Ancaman Penjara Kurang dari 5 Tahun
(Fakultas Hukum, 2022-06-24)Belum diaturnya secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai sanksi administrasi bagi notaris yang terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara kurang dari 5 tahun menimbulkan adanya isu ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Notaris Pengganti Jika Notarisnya Cuti dan Diangkat Menjadi Pejabat Negara
(2019-07-13)Dalam praktiknya, notaris dapat menunjuk seorang notaris pengganti yang lazimnya adalah salah satu karyawan yang bekerja di kantornya. Notaris menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris pengganti, sehingga dalam penguasaan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak Tax Amnesty
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017-11-01)Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Program Tax Amnesty
(2019)Dalam kaitannya dengan kepastian hukum mengenai ketentuan Notaris merahasiakan isi akta termasuk para pihak dalam akta tersebut tidak melawan hukum, hal ini berdasarkan pasal 4, Pasal 16 ayat (1huruf f) dan Pasal 54 ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terntang Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Batalnya Perjanjian
(Fakultas Hukum, 2024-01-30)Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan batalnya perjanjian merupakan doktrin yang berkembang di Indonesia bahkan telah lama diterapkan dalam lingkup badan peradilan sebagai salah satu cacat kehendak. Penyalahgunaan keadaan ... -
PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK
(2015-12-07)Pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan model yang tidak dapat dihindari, dengan meningkatnya kegiatan berbagai bidang mensyaratkan adanya pelayanan yang cepat dan tepat tanpa mengabaikan kepatutan dan keadilan ... -
PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK
(2015-12-01)Pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan model yang tidak dapat dihindari, dengan meningkatnya kegiatan berbagai bidang mensyaratkan adanya pelayanan yang cepat dan tepat tanpa mengabaikan kepatutan dan keadilan ... -
PRINSIP LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS DALAM PERSPEKTIF DIBERLAKUKANNYA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN
(2014-12-02)Tipe penelitian dalam tesis ini berupa yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan kasus (case approach), sehingga diperoleh ... -
PRINSIP MEDIASI NONLITIGASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA
(2013-12-20)Tesis dengan judul “Prinsip Mediasi Nonlitigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia”, didasarkan pada suatu fakta, bahwa di Indonesia bila terjadi sengketa pada umumnya masyarakat masih banyak ... -
PRINSIP MEDIASI NONLITIGASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA
(2013-12-24)Tesis dengan judul “Prinsip Mediasi Nonlitigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia”, didasarkan pada suatu fakta, bahwa di Indonesia bila terjadi sengketa pada umumnya masyarakat masih banyak ... -
PRINSIP PELELANGAN OBYEK HAK TANGGUNGAN SECARA PARATE EXECUTIE AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
(2014-05-12)Penelitian ini dihasilkan pembahasan-pembahasan sebagai berikut ini. Pertama, prinsip-prinsip pelelangan obyek hak tanggungan: 1. Kantor lelang sebagai lembaga tunggal yang berwenang dalam pelelangan obyek hak tanggungan. ... -
PRINSIP PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(2014-11-11)Hasil penelitian : 1) Berpijak dari sejarah pendaftaran tanah di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan ... -
PRINSIP PENGAWASAN HUBUNGAN KERJA DI BIDANG PENGUPAHAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH
(2016-08-05)Sistem pengawasan upah dan pesangon merupakan masalah yang sangat krusial, kebijakan yang kurang adil, wajar, dan professional terhadap upah dan pesangon dapat menimbulkan lingkungan kerja yang berujung pada suatu ... -
PRINSIP PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT OLEH NEGARA PADA MASYARAKAT ADAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
(2013-12-24)anah mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, maka setiap hal yang menyangkut tanah akan menimbulkan suatu masalah yang cukup rawan, baik mengenai penguasaan pemilikan tanah, penggunaan tanah maupun masalah ... -
PRINSIP PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT OLEH NEGARA PADA MASYARAKAT ADAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN MASTERY PRINCIPLE ON THE ULAYAT RIGHTS BY THE STATE OVER LAND ON INDEGENIOUS PEOPLE REGENCY IN TIMOR TENGAH SELATAN
(2013-12-19)Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, maka setiap hal yang menyangkut tanah akan menimbulkan suatu masalah yang cukup rawan, baik mengenai penguasaan pemilikan tanah, penggunaan tanah maupun masalah ... -
PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK SELAKU KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(2014-05-12)Persoalan kekerasan terhadap anak bukan dikarenakan oleh faktor tunggal, tetapi saling tali temali antara satu faktor dengan faktor lainnya, oleh sebab itu, maka penyelesaiannya juga harus komprehensif, integrative, dan ... -
Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Objek Jaminan Yang Disita Pengadilan Terkait Kasus Tindak Pidana Korupsi
(2018-11-16)Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah jaminan hak tanggungan. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ...