Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 238-257 of 315
-
Prinsip Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah
(2018-11-14)Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan dan mata pencaharian bagi manusia dan masyarakat sehingga menjadi kebutuhan manusia yang paling mendasar. -
Prinsip Kepastian Hukum Kewenangan Pembina Yayasan Untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pengurus dan Pengawas Yayasan
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-24)Makna rapat pembina untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan adalah manifestasi dari Pembina Yayasan yang merupakan organ tertinggi dalam yayasan yang memiliki posisi sentral serta ... -
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM MENGENAI UANG TITIPAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(2014-12-02)Tipe penelitian dalam tesis ini berupa yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach), sehingga diperoleh kesimpulan yaitu adanya ... -
Prinsip Kepastian Hukum Monopoli BUMN Dikaitkan dengan Pemenuhan Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat
(Fakultas Hukum, 2-07-21)Persaingan usaha merupakan salah satu hal yang tidak terhindarkan dalam dunia ekonomi. Persaingan usaha yang dimaknai dengan persaingan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, maka ... -
Prinsip Kepastian Hukum Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Fakultas Hukum, 2021-12-28)Tanah memiliki nilai guna yang paling penting dalam eksistensi kehidupan manusia. Oleh karena tanah sebagai benda mempunyai nilai ekonomis yang tinggi yang dapat diperjual belikan. Pada perkembangannya, nilai tanah ... -
Prinsip Kepastian Hukum Pemberian Kuasa Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Secara Lisan
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-25)emberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata yang berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberi kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu ... -
Prinsip Kepastian Hukum Penerapan Surat Keputusan Bersama Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
(Fakultas Hukum, 2023-01-16)Prinsip Kepastian Hukum Penerapan Surat Keputusan Bersama dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik; Ni Putu Ratnayutika, S.H; 200720101078; 2021; Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember; SKB UU ... -
Prinsip Kepastian Hukum Penjualan Benda Tak Bergerak Secara di Bawah Tangan Oleh Kurator
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-06-15)Tanggung Jawab kurator apabila ada pihak yang dirugikan dalam penjualan benda tidak bergerak secara di bawah tangan, hanya bertanggungjawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau ... -
Prinsip Kepastian Hukum Sanksi Administrasi bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana dengan Ancaman Penjara Kurang dari 5 Tahun
(Fakultas Hukum, 2022-06-24)Belum diaturnya secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai sanksi administrasi bagi notaris yang terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara kurang dari 5 tahun menimbulkan adanya isu ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Notaris Pengganti Jika Notarisnya Cuti dan Diangkat Menjadi Pejabat Negara
(2019-07-13)Dalam praktiknya, notaris dapat menunjuk seorang notaris pengganti yang lazimnya adalah salah satu karyawan yang bekerja di kantornya. Notaris menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris pengganti, sehingga dalam penguasaan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak Tax Amnesty
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017-11-01)Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Program Tax Amnesty
(2019)Dalam kaitannya dengan kepastian hukum mengenai ketentuan Notaris merahasiakan isi akta termasuk para pihak dalam akta tersebut tidak melawan hukum, hal ini berdasarkan pasal 4, Pasal 16 ayat (1huruf f) dan Pasal 54 ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terntang Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Batalnya Perjanjian
(Fakultas Hukum, 2024-01-30)Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan batalnya perjanjian merupakan doktrin yang berkembang di Indonesia bahkan telah lama diterapkan dalam lingkup badan peradilan sebagai salah satu cacat kehendak. Penyalahgunaan keadaan ... -
PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK
(2015-12-07)Pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan model yang tidak dapat dihindari, dengan meningkatnya kegiatan berbagai bidang mensyaratkan adanya pelayanan yang cepat dan tepat tanpa mengabaikan kepatutan dan keadilan ... -
PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK
(2015-12-01)Pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan model yang tidak dapat dihindari, dengan meningkatnya kegiatan berbagai bidang mensyaratkan adanya pelayanan yang cepat dan tepat tanpa mengabaikan kepatutan dan keadilan ... -
PRINSIP LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS DALAM PERSPEKTIF DIBERLAKUKANNYA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN
(2014-12-02)Tipe penelitian dalam tesis ini berupa yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan kasus (case approach), sehingga diperoleh ... -
PRINSIP MEDIASI NONLITIGASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA
(2013-12-20)Tesis dengan judul “Prinsip Mediasi Nonlitigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia”, didasarkan pada suatu fakta, bahwa di Indonesia bila terjadi sengketa pada umumnya masyarakat masih banyak ... -
PRINSIP MEDIASI NONLITIGASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA
(2013-12-24)Tesis dengan judul “Prinsip Mediasi Nonlitigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia”, didasarkan pada suatu fakta, bahwa di Indonesia bila terjadi sengketa pada umumnya masyarakat masih banyak ... -
PRINSIP PELELANGAN OBYEK HAK TANGGUNGAN SECARA PARATE EXECUTIE AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
(2014-05-12)Penelitian ini dihasilkan pembahasan-pembahasan sebagai berikut ini. Pertama, prinsip-prinsip pelelangan obyek hak tanggungan: 1. Kantor lelang sebagai lembaga tunggal yang berwenang dalam pelelangan obyek hak tanggungan. ... -
PRINSIP PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(2014-11-11)Hasil penelitian : 1) Berpijak dari sejarah pendaftaran tanah di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan ...