Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 129-148 of 315
-
Pengesahan Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69?PUU-XIII/2015
(Fakultas Hukum, 2019-06-02)Terdapat dua pejabat yang dapat mengesahkan perjanjian perkawinan pasca adanya Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 yaitu pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Terdapat dualisme kewenangan dalam pengesahan perjanjian perkawinan. ... -
Penggolongan Notaris Sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai Dalam Sistem Perpajakan Nasional
(2018-12-19)Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dijelaskan lebih lanjut dalam ... -
Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah
(2019-09-16)Sebagai lembaga intermediary keuangan, bank syari’ah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip wadi’ah yand ... -
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Hibah Daerah Provinsi Jawa Timur Yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Daerah
(Fakultas Hukum, 2023-02-23)Monitoring dan evaluasi di lokasi kegiatan pada Hibah Jatim 2018 sebagai kontrol keberhasilan kegiatan dihapus berdasarkan Pasal 56 Pergub Jatim 134/2018 sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi yang merugikan keuangan ... -
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Authority Abuse in Corruption Criminal Offense
(Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember 2019, 2020-01-01)Karya ilmiah/tesis ini membahas tentang penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Permasalahan timbul karena konsep “penyalahgunaan wewenang” dalam UU Administrasi Pemerintahan ... -
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(2014-11-11)Hasil penelitian tesis ini adalah : pertama, Bahwa Pilkades termasuk sengketa yang timbul tidak dengan serta merta masuk dalam rezim Pemilu menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini disebabkan ... -
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(2016-01-22)Tesis ini berjudul Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Masalah pokok yang dikaji adalah : (1) Apakah perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa berdasarkan ... -
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA NON LITIGASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
(2013-12-20)Tesis ini berjudul Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Non Litigasi Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apakah penyelesaian ... -
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA NON LITIGASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
(2014-01-23)Tesis ini berjudul Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Non Litigasi Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apakah penyelesaian ... -
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA NON LITIGASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
(2013-12-24)Tesis ini berjudul Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Non Litigasi Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apakah penyelesaian ... -
PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MELALUI LEMBAGA LITIGASI DAN NON LITIGASI (ARBITRASE)
(2013-12-20)Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti ini untuk mengkaji dan menganalisis Merek tidak hanya menyangkut segi hukum dari perlindungan bagi pemegang Merek akan tetapi, menyangkut dari segi ekonomi. Akhir-akhir ini ... -
PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MELALUI LEMBAGA LITIGASI DAN NON LITIGASI (ARBITRASE)
(2013-12-24)Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti ini untuk mengkaji dan menganalisis Merek tidak hanya menyangkut segi hukum dari perlindungan bagi pemegang Merek akan tetapi, menyangkut dari segi ekonomi. Akhir-akhir ini beberapa ... -
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
(2017-01-20)Kepolisian lalu lintas sebagai penyidik mempunyai kewenangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu pemeriksaan perkara pidana dikenal istilah diskresi kepolisian yakni yang termuat di dalam Pasal 18 ayat 1 ... -
Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Yang Tidk Sah (Sudi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1654.K/PDT/2013)
(2018-07-26)Peralihan hak karena perbuatan hukum jual beli, menurut Pasal 1457 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar ... -
Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Merek Dagang Action of Passing off Toward Trademark
(2019-05-31)HAKI atau Intellectual Property Rights adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual, berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, ... -
PERGESERAN FUNGSI YUDIKATIF DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
(2015-12-10)Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia disamping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat ... -
PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG EKONOMI KHUSUS ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN
(2013-12-19)Manusia memiliki tabiat hidup bermasyarakat, demikian pula halnya suatu negara atau subyek hukum yang lainnya tidak mungkin hidup mengisoler diri jauh dari keramaian dunia. Terlebih lagi dalam perkembangan masyarakat ... -
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DENGAN DASAR KUASA MUTLAK
(2017-10-27)Prinsip Peralihan Hak Atas Tanah Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yaitu untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam jual beli hak atas tanah harus memenuhi ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN TUMBUHAN ANGGREK DALAM UPAYA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI SECARA LESTARI
(2014-01-28)Perlindungan hukum terhadap tumbuhan anggrek harus diperhatikan, jika Indonesia dianggap oleh dunia internasional tidak mampu mengatasi penyelundupan berbagai jenis tumbuhan anggrek termasuk dalam Appendix Konvensi CITES ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN TUMBUHAN ANGGREK DALAM UPAYA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI SECARA LESTARI
(2014-01-07)Perlindungan hukum terhadap tumbuhan anggrek harus diperhatikan, jika Indonesia dianggap oleh dunia internasional tidak mampu mengatasi penyelundupan berbagai jenis tumbuhan anggrek termasuk dalam Appendix Konvensi CITES ...