Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 106-125 of 315
-
Pembaruan Dualisme Kompetensi Peradilan dalam Penyelesaian Tindakan Penyalahgunaan Wewenang yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Negara
(Fakultas Hukum, 2023-07-05)Penelitian ini beranjak dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang ... -
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PARTISIPATIF DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR
(2016-02-01)Tesis ini berjudul Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Demokrasi Partisipatif di Bidang Pendidikan Dasar. Masalah pokok yang dikaji adalah ... -
Pemberhentian Notaris Karena Tidak Mampu Secara Rohani
(2019-03-28)Notaris sebagai pejabat umum memiliki Tugas utama untuk membuat akta autentik dan disimpan dalam bentuk protokol notaris yang merupakan arsip negara. Dalam melaksanakan tugas jabatan seorang notaris harus berpegang teguh ... -
Pemberian Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Oleh Koperasi Simpan Pinjam
(MAGISTER KENOTARIATAN, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER, 2019)Pemberian benda jaminan dalam perjanjian kredit oleh KSP sangatlah penting untuk memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha. Keberadaan KSP dapat menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan ... -
Pembiayaan Mudharabah Dengan Jaminan Deposito Mudharabah
(2019-04-02)The use of mudharabah deposits as a financing is rarely. Generally, customers use tangible assets as collateral, and do not know that mudharabah and savings deposits can be used as collateral for bank loans as well. ... -
Pembuktian Dokumen Elekronik Dalam E- Commerce Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Acara Perdata Di Indonesia
(2019-04-15)Pada era globalisasi penggunaan media telekomunikasi dan teknologi informasi menempati kedudukan yang penting dalam memudahkan proses transaksi bisnis secara umum dan perdagangan bebas secara khusus. Di Indonesia Transaksi ... -
Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Prinsip Perlindungan Anak
(Fakultas Hukum, 2024-01-18)Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dikalangan masyarakat dianggap sebagai tindakan pelanggaran norma yang sangat serius dibandingakan dengan tindak pelanggaran lainnya. Tindak pidana pembunuhan dapat menimbulkan keresahan ... -
PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASAR ATAS UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(2014-12-02)Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dalam tesis ini maka dapatlah kiranya ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Perkembangan tata cara pemilihan kepala daerah di Indonesia senantiasa mengalami perubahan dalam ... -
Pemungutan Pajak Pengahasilan atas Jual Beli Tanah dan/ atau Bangunan
(2018-12-04)Pemungutan pajak pengahasilan atas jual beli tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi ... -
Pemungutan Pajak Pengahasilan Atas Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan ( Retribusi of Income Tax in the Transaction of Land and or Building)
(2018-07-27)Pemungutan pajak pengahasilan atas jual beli tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi ... -
Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang
(Fakultas Hukum, 2022-06-02)Terdapat ketidakjelasan konsep norma di dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, bahwa undang-undang dapat mendelegasikan wewenang untuk ... -
Penemuan Hukum Berbasis Hukum Progresif Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2015-12-10)Secara konstitusional Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik ... -
PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
(2013-12-19)Pada tanggal 15 September 1999 Dewan Keamanan Perserikatan BangsaBangsa (DK PBB) mengeluarkan Resolusi 1264. Resolusi ini mengutuk tindakan kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Timur. Atas resolusi PBB ... -
PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
(2013-12-24)Pada tanggal 15 September 1999 Dewan Keamanan Perserikatan BangsaBangsa (DK PBB) mengeluarkan Resolusi 1264. Resolusi ini mengutuk tindakan kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Timur. Atas resolusi PBB ... -
Penetapan Daftar Pemilih Oleh Komisi Pemilihan Umum Sebagai Wujud Penguatan Sistem Demokrasi
(2019-07-19)Dalam penelitian ini di gunakan metode penelitian doktrinal atau normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis logika deduksi yang dilakukan melalui pendekatan terhadap peraturan perundang undangan ... -
PENGADAAN TANAH UNTUK PERTAMBANGAN DI ATAS TANAH HAK ULAYAT
(2013-12-19)Pokok bahasan tesis ini akan membahas mengenai pengadaan tanah hak ulayat untuk investasi pertambangan apakah dapat dikualifikasikan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hal ini dapat diketahui jika mencermati ... -
Pengaturan Dan Pengunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia
(2018-11-27)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang terkait dengan penghimpunan dana kelapa sawit di Indonesia, meliputi Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 93 ayat (4), Peraturan Pemerintah ... -
PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA
(2013-12-18)Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan ... -
PENGATURAN TATANIAGA GULA NASIONAL DALAM MENCIPTAKAN SWASEMBADA GULA
(2015-12-07)rah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 ... -
PENGAWASAN ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM RANGKA PENINGKATAN HASIL GUNA DAN DAYA GUNA ZAKAT
(2013-12-24)Alms management organization (OPZ) in Indonesia which in Badan Amil Zakat (BAZ) or Lembaga Amil Zakat (LAZ) have the main role in increasing the result and the efficiency. Based UU No.38 year 1999 about the alms ...