Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 210-229 of 331
-
POLITIK DINASTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(2017-10-19)Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem hukum ketatanegaraanya, hal ini bersumber dari amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun ... -
Politik Hukum Keimigrasian Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Tanpa Izin Tinggal
(FAKULTAS HUKUM, 2020-01-13)Keberadaan orang asing yang tinggal tanpa memiliki izin tinggal akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban nasional, dimana Negara mengharapkan kedatangan orang asing akan memberikan dampak positif bagi pembangunan, ... -
Politik Hukum Penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020
(Fakultas Hukum, 2022-04-20)Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Serentak diamanatkan dalam Pasal 201 ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016 akan dilaksanakan pada bulan September 2020. Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Serentak ... -
PRINSIP AKAD ASURANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(2014-12-02)Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Konsep asuransi secara syariah mulai berkembang tahun 1993 di Indonesia setelah masuknya perbankan syariah tahun ... -
Prinsip At’ Ta’Awun pada Asuransi Syariah Bidang Pertanian di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2022-12-28)Pertanian merupakan bagian tumpuan Indonesia guna menopang pembangunan nasional, meskipun menjadi sektor penyanggga perokonomian nasional tidak jarang para petani sering mengalami kegagalan yang disebabkan oleh beberapa ... -
PRINSIP BAGI HASIL AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH
(2013-12-19)Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan kemudian diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 ... -
Prinsip Debt Collection Dalam Kepailitan Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum
(2019-04-15)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor ... -
Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet
(2018-11-12)Prinsip deklaratif pada penerapannya harus mengutamankan pengumuman awal agar ciptaan mendapat perlindungan, terkait pada permasalah yang terjadi khususnya para jurnalis mereka masih belum menyadari dan memahami arti ... -
PRINSIP DUE PROCESS OF LAW DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(2014-07-15)Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain : mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melanggar prinsip Due Process of Law atau ... -
PRINSIP FUNGSI SOSIAL HAK-HAK ATAS TANAH SESUAI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA ERA OTONOMI DAERAH
(2013-12-02)Pembangunan Nasional yang berorientasi pada ekonomi senantiasa terkait dan terpadu dengan bidang sosial, politik, hukum, pertahanan dan keamanan terutama bidang hukum. Pembangunan ekonomi berhubungan dengan ... -
Prinsip Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Terkait Identitas Agama Bagi Penganut Aliran Kepercayaan
(2019-04-15)Kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah hak dasar bagi manusia untuk yang melekat sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan, tidak bisa dicabut dan digantikan oleh siapapun. Hak tersebut adalah hak yang alami (natural ... -
PRINSIP HUKUM PENGAMANAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(2014-01-28)Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan kepada Pemberi Fidusia (debitur) untuk menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Kemudian ... -
Prinsip Independensi Hakim Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Dalam Penayangan Persidangan Perkara Pidana DI Televisi
(Fakultas Hukum Universitas jember, 2019-01-15)Prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) menyatakan bahwa para Hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Selama menjalankan tugasnya, Hakim tidak boleh dipengaruhi ... -
Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba
(Fakultas Hukum, 2021-07-01)Waralaba merupakan suatu bentuk perkembangan terhadap suatu pemberian hak dan kewajiban usaha yang mengandalkan kemampuan mitra usahanya dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha waralaba melalui tata cara dan ... -
Prinsip Keadilan Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Notaris Akibat Kepailitan.
(2018-07-12)Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Yang Selanjutnya Disingkat Uujn) Menyebutkan Bahwa : “Notaris Adalah Pejabat Umum Yang Berwenang ... -
Prinsip Keadilan Pemberhentian Sementara Notaris Yang Dinyatakan Pailit
(Fakultas Hukum, 2023-06-23)Ketidakselarasan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan dan Pembayaran Kewajiban Utang menyebabkan adanya penjatuhan putusan pailit. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris apabila Notaris dijatuhi ... -
Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Mewujudkan Pemilihan Kepada Daerah Yang Demokratis
(2018-08-08)Indonesia merupakan satu negara di dunia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila pula yang menjadi Ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena Pancasila mampu menjadi pengayom, Pemersatu ... -
Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dalam Pembuatan Akta Jual Beli
(Fakultas Ilmu Hukum, 2024-01-16)Tesis dengan judul Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah, yaitu pertama Apakah dalam pembuatan akta jual beli Pejabat ... -
Prinsip Kehati-Hatian yang Dilakukan Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris
(Fakultas Hukum, 2024-07-17)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Prinsip Kehati-Hatian Yang Dilakukan Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat minuta akta dan menyimpannya ... -
Prinsip Kekuatan Hukum Mengikat Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
(2018-05)Hasil kajian yang diperoleh bahwa : Pertama, Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai ...