Search
Now showing items 1-6 of 6
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah yang Tanahnya Dinyatakan Terlantar dan Telah Dikuasai Negara
(Fakultas Hukum, 2020-01-17)
Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa
Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak
Pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak
dipergunakan, ...
Pembebanan dengan Hak Tanggungan terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Belum Bersertifikat
(Fakultas Hukum, 2020-12-29)
Kekayaan alam yang paling banyak diinginkan oleh seluruh umat manusia untuk
dimiliki secara pribadi adalah tanah. Kebutuhan tanah semakin meningkat seiring
dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan ...
Alat Bukti Hak Milik Atas tanah Yang Tanahnya Belum Bersertipikat
(Fakultas Hukum, 2020-07-01)
Tanah merupakan salah satu unsur untuk memenuhi kebutuhan hidup
manusia. Seseorang yang memiliki tanah, pasti memiliki alat bukti kepemilikan
atas tanah. Sertifikat merupakan alat bukti hak atas tanah dan sebagai ...
Grondkaart sebagai Bukti Penguasaan Tanah PT. Kereta Api Indonesia (studi putusan mahkamah agung nomor : 457K/TUN/2017)
(Fakultas Hukum, 2020-07-27)
Sengketa pertanahan kerap kali terjadi, salah satunya yang terjadi pada
tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yaitu tidak lepas dari status dan
kepemilikan atas tanah. Yang dalam hal ini nampak pada sengketa ...
Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Pada Pegawai Pencatat Perkawinan Terhadap Keabsahan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-11-30)
Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu peristiwa hukum, maka secara otomatis akan menimbulkan akibat hukum terhadapat masing-masing individu. Akibat hukum setelah dilangsungkannya perkawinan salah satunya yaitu terhadap ...
Tinjauan Yuridis Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Fakultas Hukum, 2021-10-26)
Menurut Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dengan pemberian surat tanda
bukti hak atas bidang-bidang tanah yaitu dengan diterbitkannya sertifikat hak ...