Search
Now showing items 51-60 of 1207
TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI ADVOKAT YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PADA KLIEN
(2014-01-22)
Negara Indonesia adalah negara hukum, yang prinsipnya menjunjung
prinsip equality before the law. Keberadaaan Advokat pada dasarnya bertujuan
menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari
keadilan, ...
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS TERHADAP PEMBUBARAN KOPERASI YANG DINYATAKAN PAILIT
(2014-01-22)
Perjalanan pengelolaan koperasi dalam prakteknya tidak selalu membawa
koperasi ke arah yang lebih baik, sebagai contoh adalah adanya pembubaran koperasi.
Pembubaran koperasi ini tentunya menimbulkan tanggung jawab pada ...
KEABSAHAN PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN DENGAN AKTA NOTARIS TERHADAP HAK MEWARIS” (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 801 K/Pdt/1986)
(2014-01-21)
Setiap manusia pasti memiliki naluri untuk mengembangkan
keturunannya maka dari itu untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan
perkawinan, dari perkawinan tersebut akan menjalin sebuah ikatan lahir dan batin ...
AKAD HIWALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH
(2014-01-22)
Salah satu skim pembiayaan dalam konteks fiqh yang paling banyak
digunakan oleh perbankan syariah adalah skim pembiayaan jual-beli murabahah
Pada murabahah dicantumkan akad jual beli dan jika telah disepakati tidak ...
KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA DIHADIRI SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(2014-01-28)
Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, adanya pria dengan wanita ini
memang menjadi kehendak Allah SWT, yang telah menciptakan manusia dengan perasaan saling membutuhkan antara salah satu dengan yang lain. Perasaan ...
PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENJUALAN JASA ASURANSI PENUMPANG FERRY BATAMSINGAPURA/ MALAYSIA DI TERMINAL FERRY KOTA BATAM
(2014-01-22)
Persaingan diantara pelaku usaha tidak selalu dijalankan secara jujur sehingga
seringkali menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha ...
ASPEK HUKUM ASAS SPESIALITAS DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN
(2014-01-22)
Asas spesialitas, yaitu asas yang menghendaki bahwa Hak Tanggungan
hanya dapat dibebankan atas tanah yang ditentukan secara spesifik. Dianutnya
asas spesialitas oleh Hak Tanggungan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal ...
KAJIAN YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
(2014-01-21)
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung atau
yang dikenal dengan sebutan pilkada langsung, merupakan wujud nyata dari suatu
demokrasi. Momentum pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ...
KEDUDUKAN HUKUM ANAK TIRI SEBAGAI AHLI WARIS DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN KUHPERDATA
(2014-01-21)
Hukum
ke
wa
risa
n
mer
upa
ka
n
ba
g
ian
da
ri
hu
kum
ke
ke
luar
g
a
a
n
y
a
n
g
meme
ga
n
g
pe
ra
na
n
p
e
nti
ng
,
ba
hka
n
mene
ntu
ka
n
da
n
men
c
e
rminka
n ...
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM GADAI (KRASIDA) DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI DI PERUM PEGADAIAN CABANG TEGALBOTO KABUPATEM JEMBER
(2014-01-23)
Usaha mikro dan kecil sering kali perkembangannya terhambat oleh
kurangnya modal yang tersedia. Berbicara mengenai permodalan yang mereka
butuhkan, pemerintah banyak melakukan kebijakan dan memberikan alternatif
bantuan ...