Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 2397-2416 of 5992
-
KESALAHAN PEMAHAMAN KONSEP FLUIDA BERGERAK SISWA SMU (Studi Deskriptif Pada Siswa SMU Mohammadiyah 3 J ember Kelas II Tahun Ajaran 1999/1000)
(2015-02-04)Kesalahan pemahaman konsep fisika adalah kesalahan siswa dalam memahami konsep fisika setelah pembelajaran fisika. Ketika siswa memasuki pelajaran fisika tidak dengan pemikiran kosong yang dapat diisi pengetahuan fisika, ... -
Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Dalam Mempertimbangkan Keterangan Saksi Sebagai Alasan Kasasi Misapplied of the Law of in Considering a Witness as an Excuse Cassation
(2018-11-30)Pengadilan sebagai lembaga yang bertugas untuk menjalankan amanah keadilan yang memeriksa dan memutus suatu perkara dalam wilayah hukumnya, terkadang masih kurang adil dalam memberikan keputusan oleh pihak-pihak yang merasa ... -
Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Dalam Mempertimbangkan Keterangan Saksi Sebagai Alasan Kasasi Misapplied Of The Law Of In Considering A Witness As An Excuse Cassation
(2018-07-30)Pengadilan sebagai lembaga yang bertugas untuk menjalankan amanah keadilan yang memeriksa dan memutus suatu perkara dalam wilayah hukumnya, terkadang masih kurang adil dalam memberikan keputusan oleh pihak-pihak yang merasa ... -
Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Sebagai Dasar Pemeriksaan Kasasi Misapplication on the Law of Evidence as the Basis of the Cassation Examination
(2018-11-30)Pengadilan sebagai lembaga yang bertugas untuk menjalankan amanah keadilan yang memeriksa dan memutus suatu perkara dalam wilayah hukumnya, terkadang masih kurang adil dalam memberikan keputusan oleh pihak-pihak yang merasa ... -
Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Sebagai Dasar Pemeriksaan Kasasi Misapplication on the Law of Evidence as the Basis of the Cassation Examination
(2018-07-30)Pengadilan sebagai lembaga yang bertugas untuk menjalankan amanah keadilan yang memeriksa dan memutus suatu perkara dalam wilayah hukumnya, terkadang masih kurang adil dalam memberikan keputusan oleh pihak-pihak yang merasa ... -
Kesepakatan Dalam Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(2020)Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana regulasi kesepakatan dalam perceraian menurut prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apa akibat hukum dari ... -
Kesepakatan Pekerja Dengan Pengusaha Dalam Pembayaran Upah Pekerja Di Bawah Upah Minimum Kabupaten
(2019-05-15)Berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud perjanjian kerja adalah “perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat ... -
Kesesuaian Akad Rahn Tasjily dalam Transaksi Gadai Tanah di Pegadaian Syariah
(2019-09-19)Rahn Tasjily merupakan sebuah akad dalam ekonomi Syariah yang ada dalam lingkup Rahn. Menurut Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Rahn Tasjily disebut juga dengan Rahn Ta’mini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hukm adalah jaminan dalam ... -
Kesesuaian Akad Rahn Tasjily dalam Transaksi Gadai Tanah di Pegadaian Syariah
(FAKULTAS HUKUM, 2019-04-04)Rahn Tasjily merupakan sebuah akad dalam ekonomi Syariah yang ada dalam lingkup Rahn. Menurut Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Rahn Tasjily disebut juga dengan Rahn Ta’mini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hukm adalah jaminan dalam ... -
Kesesuaian Asas Universalitas dalam Produk Qordhul Hasan pada Bank Syariah
(Fakultas Hukum, 2022-11-22)Bank syariah hadir ditengah banyaknya bank dengan sistem konvensional di Indonesia. Salah satujuan bank dengan prinsip syariah ini dihadirkan adalah sebagai sarana bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dalam ... -
Kesesuaian Asas Universalitas dalam Produk Qordhul Hasan pada Bank Syariah
(Hukum, 2022-11-22)Bank syariah hadir ditengah banyaknya bank dengan sistem konvensional di Indonesia. Salah satujuan bank dengan prinsip syariah ini dihadirkan adalah sebagai sarana bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dalam ... -
Kesesuaian Kerjasama Pemeliharaan Sapi DI Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Dengan Akad Mudharabah
(Fakultas Hukum, 2019)Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 31 ayat (1) menjelaskan bahwa peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang ... -
KESESUAIAN KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI dI DESA LEMBAH KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO DENGAN AKAD MUDHARABAH
(2019-09-23)Pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama yakni bentuk kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Secara singkat kerjasama diawali dengan adanya dua pihak yakni pemilik modal ... -
KESETARAAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) (Studi terhadap perjanjian waralaba Kebab Turki Baba Rafi)
(2014-01-24)Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni sebagai syarat akademis guna memenuhi kewajiban menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan ... -
KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PERDESAAN, PERKOTAAN, DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERKAIT DENGAN TERBITNYA UU NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
(2014-04-15)Rumusan Masalah meliputi : (1) bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi pelimpahan pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan, perkotaan dan BPHTB setelah diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah ... -
Ketentuan Import Produk Hortikultura, Hewan Dan Produk Hewan Indonesia (Studi Kasus Sengketa Perdagangan Internasional antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Selandia Baru)
(2018-08-01)Indonesia sebagai subjek dalam perdagangan internasional membuat Indonesia untuk bergabung dengan organisasi perdagangan Internasional yaitu World Trade Organization yang disingkat denganWTO yang bertujuan untuk memberikan ... -
KETENTUAN PEMBERIAN FASILITAS PERIZINAN IMPOR KEPADA INVESTOR BERDASARKAN ASAS “EFISIENSI BERKEADILAN” UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
(2017-10-03)Indonesia merupakan negara yang menjadi tujuan investor untuk berinvestasi, semakin tingginya tingkat investasi di Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga membuat pemerintah bekerja keras untuk ... -
Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Partai Politik di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2021-07-09)Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terus mejadi polemik yang diperdebatkan oleh berbagai kalangan karena akan menghilangkan hak konstitusional partai politik dalam ... -
Keterkaitan Promo Gojek dengan Konsep Predatory Pricing dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
(2019-09-02)Era modem seperti ini banyak mempergunakan teknologi komunikasi untuk mencari keuntungan khususnya dalam bidang usaha, salah satunya yaitu transportasi online yang di kembangkan oleh gojek. Namun pelaku usaha tidak boleh ... -
Keterlambatan Notifikasi Akuisisi PT Wana Bhakti Sukses Mineral Oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk (Studi Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020)
(Fakultas Hukum, 2022-07-05)Perkembangan dunia bisnis yang sangat cepat membuat suatu perusahaan memerlukan evaluasi kinerja dan membuat strategi untuk menambah kapabilitas perusahaan, sehingga perusahaan mampu menghadapi persaingan-persaingan ...