Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 1489-1508 of 5983
-
IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PT MODERN INDOLAB CABANG JEMBER
(2017-12-06)Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Modern Indolab Cabang Jember adalah cukup baik. Perusahaan dalam hal ini telah melaksanakan apa yang diatur oleh undang-undang Keselamatan Kerja serta isi dari Kesepakatan ... -
IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK PADA BEBERAPA PERUSAHAAN DI KOTA SURABAYA
(2015-01-08)Karya ilmiah atau skripsi ini terbagi dalam empat bab yaitu bab satu pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penulisan dan metode penulisan, bab dua berisi tentang fakta, dasar ... -
IMPLEMENTASI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DI NANGRO ACEH DARUSSALAM
(2015-12-01)Konflik berkepanjangan yang melibatkan pemerintah Indonesia dengan rakyat Aceh khususnya kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat diselesaikan melalui perundingan damai yang di lakukan di Koenigstedt, sebuah rumah ... -
IMPLEMENTASI PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA TIDAK TETAP DI PTP NUSANTARA XI (PERSERO) PERMENAKER NOMOR 04/MEN/1994
(2014-01-18)L a t a r be l a k a n g skr i psi i ni a da l a h da l a m pe l a ksa na a n pe m ba n guna n na si ona l , t e na ga ke r j a m e m pun y a i p ... -
IMPLEMENTASI PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA TIDAK TETAP DI PTP NUSANTARA XI (PERSERO) – P.G. DJATIROTO BERDASARKAN PERMENAKER NOMOR 04/MEN/1994
(2013-12-13)Latar belakang skripsi ini adalah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, sehingga hak atas bekerja bagi seseorang adalah hak asasi ... -
IMPLEMENTASI PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA TIDAK TETAP DI PTP NUSANTARA XI (PERSERO) – P.G. DJATIROTO BERDASARKAN PERMENAKER NOMOR 04/MEN/1994
(2014-01-29)Latar belakang skripsi ini adalah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, sehingga hak atas bekerja bagi seseorang adalah hak asasi ... -
Implementasi Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi Terhadap Warga Binaan dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Kota Kediri
(Fakultas Hukum, 2021-09-02)Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini sedang mengalami overload atau kelebihan kapasitas. Kasus penambahan covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan semakin meningkat menyebabkan pemerintah melalui Kementerian Hukum ... -
Implementasi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan jember berkaitan dengan hak-hak narapidana berdasarkan uu.12 tahun 1995 (Tentang Pemasyarakatan)
(2016-01-06)Pembinaan narapidana adalah salah satu upaya untuk memberikan bimbingan agar dapat tercapai tujuan dari pembinaan tersebut. -
IMPLEMENTASI PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN JEMBER DI TINJAU DARI PERPRES NO. 112 TAHUN 2007 JO. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 53/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
(2013-12-04)Latar belakang skripsi ini adalah gambaran dalam pelaksanaan peraturan Perpres No.112 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/MDAG/PER/12/2008sering kali pemerintah di dalam menggunakan kewenangannya ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007 MENGENAI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBER
(2013-12-04)Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan ... -
Implementasi Pidana Tambahan pada Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Indonesia
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-11)Hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memiliki aturan hukum. Hukum bersifat memaksa dan mengikat, maka mempunyai akibat dari pelaksanaanya. Akibat tersebut berupa sanksi baik ... -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN l 997 Jo UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2000 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN GRESIK UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA
(2015-12-04)Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diundangkan pada tanggal 29 Mei 1997 telah dinyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mulai ... -
Implementasi undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah dr. Soebandi Jember
(2016-01-20)Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bersama untuk mewujudkannya. mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan hukum berbagai dimensi yang satu dengan ... -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SURABAYA TIGA
(2018-04-13)Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan di KPPBB Surabaya Tiga, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi ... -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SURABAYA TIGA
(2018-04-16)Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan di KPPBB Surabaya Tiga, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi ... -
IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA TERHADAP PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT
(2013-12-25)Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang telah diberlakukan sejak di undangkan, masih banyak mengalami ... -
IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(2015-12-10)Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai implikasi-implikasi yang timbul atas adanya Amandemen Undang Undang Dasar 1945 terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam sistem ... -
Implikasi Bentuk Surat Dakwaan Terhadap Putusan Hakim ( Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png)
(FAKULTAS HUKUM, 2019-07-15)Posisi surat dakwaan yang sentral dan strategis, tidak heran apabila dalam proses pembuatannya terjadi negosiasi perkara yang berimplikasi pada terjadinya korupsi dalam proses peradilan. Perkara-perkara tertentu yang ... -
Implikasi Bentuk Surat Dakwaan Terhadap Putusan Hakim ( Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png)
(Fakultas Hukum, 2019-05-29)Posisi surat dakwaan yang sentral dan strategis, tidak heran apabila dalam proses pembuatannya terjadi negosiasi perkara yang berimplikasi pada terjadinya korupsi dalam proses peradilan. Perkara-perkara tertentu yang ... -
IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA TERHADAP PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT
(2014-01-28)Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang telah diberlakukan sejak di undangkan, masih banyak mengalami ...