Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 1216-1235 of 5995
-
Dinamika Pengaturan Mengenai Badan Usaha Milik Desa (Perbandingan Status Hukum BUMDes Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
(Fakultas Hukum, 2023-10-23)Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja mengubah beberapa substansi dalam perundangan dalam satu produk hukum, salah satu substansi utama yang diubah terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Secara ... -
Dinamika Peradilan Etika Pemilu Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022
(Fakultas Hukum, 2023-06-12)Pemilu merupakan realisasi pemenuhan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jika suatu pemilihan umum tidak terselenggara secara jujur dan adil, serta tidak kompetitif maka hal tersebut dianggap kurang ... -
Diskresi Kepala Daerah dalam Menetapkan Pejabat Kepala Desa
(2018-12-03)Kepala desa memiliki beberapa tugas pokok di dalam urusan pemerintahan rumah tangganya sendiri, seperti halnya menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan terhadap masyarakatnya, serta mengembangkan rasa saling ... -
Diskresi Kepala Daerah Dalam Menetapkan Penjabat Kepala Desa ( the Regent’s Discretion in Estabilishing the Acting Village Head )
(2018-07-20)Kepala desa memiliki beberapa tugas pokok di dalam urusan pemerintahan rumah tangganya sendiri, seperti halnya menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan terhadap masyarakatnya, serta mengembangkan rasa saling ... -
Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan (Putusan Nomor 206/ PID.B /2019/ PN.GSK).
(Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana, 2020-06-15)Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan. Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam menyaring proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana ... -
Disparitas Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Yang di lindungi (Kajian Putusan Nomor 18/Pid.b/Lh/2019/PN.krs dan Nomor 2927/Pid.b/Lh/2019/PN.mdn).
(Fakultas Hukum, 2021-04-08)Disparitas pidana (disparity of sentencing) merupakan penerapan pidana yang berbeda atau tidak sama terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya jika dapat diperbandingkan tanpa ada dasar pembenar yang jelas. Perbedaan ... -
Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Dokter dalam Tindak Pidana Aborsi
(ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM FAKULTAS HUKUM, 2020)Disparitas pidana (disparity of sentencing) merupakan penerapan pidana yang berbeda atau tidak sama terhadap tindak pidana yang sifatnya berbaya jika dapat diperbandingkan tanpa ada dasar pembenar yang jelas. Perbedaan ... -
Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Kajian Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/Pn.Mre dan Putusan Nomor 556/Pid.B/2020/Pn.Mre)
(Fakultas Hukum, 2023-06-26)Setiap rumah tangga pasti terdapat konflik dengan anggota keluarga sebagai pelakunya. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun terkadang kekerasan digunakan sebagai salah satu cara dalam penyelesainnya. ... -
Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan oleh Pelaku Skizofrenia Paranoid (Studi Putusan Nomor: 40/Pid.B/2018/PN KPH dan Putusan Nomor: 288/Pid.B/2020/PNPms)
(Fakultas Ilmu Hukum, 2023-01-31)Dalam peristiwa tindak pidana dapat juga dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. Hal tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana rumusan dalam KUHP (Pasal 44) yang mengarah pada keadaan ... -
Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Jember
(2019-04-15)Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam menyaring proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Tidak jarang tuntutan ... -
Dispensasi Kawin terhadap Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor: 0982/Pdt.P/2018/Pa.Jr)
(FAKULTAS HUKUM, 2019-12-06)Perkawinan didasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai, yaitu adanya seorang calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua hal ini tercantum ... -
DlSPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MELALUI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER (Register No.16/Pdt.P/1999/PA.Jr)
(2018-04-13)Berdasarkan uraian tersebut diatas, saran-saran yang dapat penulis berikan terutama pada masyarakat umum adalah sebagai berikut 1. Hendaknya pemerintah yang dalam hal ini di tunjukan kepada kepala desa dan dinas kesehatan ... -
Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Terjadinya Gugatan Wanprestasi Jual Beli Barang Melalui Media Instagram
(ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER, 2020)Dokumen elektronik dapat dijadikan dasar gugatan yang sah. Dokumen elekronik dapat dikatan sah apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dokumen elektronik khususnya screenshot personal chatting dapat digunakan ... -
DSTRIBUSI DAN KEANEKARAGAMAN KELAS POLYCHAETA Dl HUTAN MANGROVE PANTAI BAMA TAMAN NASIONAL BALURAN BANYUWANGl
(2015-01-28)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi, keanekaragaman dan biomassa Kelas Polychaeta. Pcnelitian dilakukan di hutan mangrove pantai Bama Taman Nasional Ba1uran Banyuwangi pada bulan Apri1 2001 - Mei ... -
Dugaan Jual Rugi (Predatory Pricing) Semen Conch DI Tinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-09-30)Semakin berkembangnya pembangunan ekonomi di Indonesia ditandai dengan banyaknya peluang-peluang usaha baru yang tercipta dan juga terus masuknya arus investasi dari luar negeri. Hal ini tidak dimungkiri bahwa akan menimbulkan ... -
Dugaan Pelanggaran Integrasi Vertikal Dalam Bisnis Digital Oleh Penyedia Jasa Transportasi Online di Indonesia (Studi Putusan Kppu Nomor 13/Kppu-I/2019)
(Fakultas Hukum, 2021-06-10)Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang ... -
Dugaan Pelanggaran Integrasi Vertikal dan Praktik Diskriminasi antara Grab dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021)
(Fakultas Hukum, 2022-11-23)Membahas terkait dugaan integrasi vertikal dan praktik diskriminasi pada perkara Nomor 13/KPPU-1/2019 yang melibatkan Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia. Berawal dari perjanjian kerjasama antara Grab dan PT ... -
Dugaan Pelanggaran Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Pelaksanaan Kemitraan Pola Inti Plasma di Sektor Peternakan Ayam (Studi Putusan Nomor 9/KPPU-K/2020)
(FAKULTAS ILMU HUKUM, 2024-01-22)Setiap perjanjian tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang disepakati. Seperti contoh kasus, antara PT. Sinar Ternak Sejahtera dan plasma dibawahnya. Kasus bermula ketika KPPU melakukan pemeriksaan terhadap perjanjian ... -
Dugaan Perjanjian Tertutup Kewajiban Membeli Dan Memberikan Potongan Harga Suku Cadang Antara Bengkel Ahass Dengan PT. AHM
(Fakultas Teknik, 2021-06-14)Perjanjian tertutup merupakan salah satu kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dikatakan sebagai kegiatan yang dilarang karena ... -
DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM IMPORTASI BAWANG PUTIH DI INDONESIA (Studi Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-I/2013)
(2015-11-28)Adanya dugaan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam kasus importasi bawang putih di Indonesia yang dilakukan oleh 22 (dua puluh dua) pihak yang oleh KPPU diduga telah melanggar Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal ...