Browsing UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana) by Title
Now showing items 8955-8974 of 61694
-
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dan Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja (Putusan Nomor : 381/Pid.B/2015/Pn.Stb)
(2019-04-11)Terdakwa bernama Sutadi yang telah berumur 45 tahun dan berkewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal di dusun Pondok Boyan desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dan bekerja sebagai karyawan ... -
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dan Penjatuhan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Hak Cipta (Putusan Nomor : 526 K/ Pid.Sus/ 2015 jo. Nomor : 132/ PID/ 2014/ PT-MDN jo. Nomor : 276/ Pid.B/ 2013/ PN.Kis)
(2019-09-02)"ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG HAK CIPTA (Putusan Nomor 526 K/Pid.Sus/2015 jo. Nomor 132/PID/2014/PT-MDN jo. Nomor 276/Pid.B/2013/PN.Kis)" Menjual DVD atau ... -
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Aborsi (Putusan Nomor : 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg)
(FAKULTAS HUKUM, 2020-04-04)Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tindakan aborsi dapat dikecualikan dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan/atau janinnya. Tindakan aborsi yang tidak dikecualikan ... -
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor: 547/Pid.B/2016/Pn.Plk)
(2019-08-26)Keluarga memiliki peran dan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan perkembangan pribadi bagi setiap anggotanya. Keluarga juga berperan sebagai media belajar pertama bagi manusia untuk melatih diri dalam berinteraksi ... -
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK MEMBEBASKAN DAKWAAN SELAIN YANG TERBUKTI (Putusan P. N Pematang Siantar ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK MEMBEBASKAN DAKWAAN SELAIN YANG ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK MEMBEBASKAN DAKWAAN SELAIN YANG TERBUKTI DALAM SURAT DAKWAAN ALTERNATIF N Pematang Siantar Nomor: 106/Pid.B/2008/PN PMS) SURAT DAKWAAN 106/Pid.B/2008/PN -
(2014-01-22)Perdagangan Orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perlindungan pemerintah terhadap korban ... -
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK MEMBEBASKAN DAKWAAN SELAIN YANG TERBUKTI DALAM SURAT DAKWAAN ALTERNATIF (Putusan P.N Pematang Siantar Nomor: 106/Pid.B/2008/PN PMS)
(2014-01-28)Perdagangan Orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perlindungan pemerintah terhadap korban ... -
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG NOMOR : 9/PID.B/2009/PN.PDG)
(2014-01-22)Putusan pengadilan merupakan mahkota bagi hakim, dan inti mahkota tersebut terletak pada pertimbangan hukumnya. Esensi pertimbangan hukum atau konsideran putusan merupakan bagian paling penting dalam putusannya, ... -
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMPERINGAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA MAKAR (Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 908 K/Pid/1999)
(2014-01-25)Skripsi ini membahas masalah mengenai peringan pidana dalam tindak pidana makar. Adapun latar belakang dari skripsi ini adalah ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Biak ... -
ANALISIS YURIDIS PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Nomor 356K/PID/2005)
(2013-12-25)Pada prakteknya, penerapan pidana uang pengganti tidak terdapat keseragaman, semua diserahkan sepenuhnya pada penafsiran hakim. Pidana pembayaran uang pengganti meskipun dalam perkara tindak pidana korupsi jenisnya ... -
ANALISIS YURIDIS PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Nomor 356K/PID/2005)
(2014-01-16)Pada prakteknya, penerapan pidana uang pengganti tidak terdapat keseragaman, semua diserahkan sepenuhnya pada penafsiran hakim. Pidana pembayaran uang pengganti meskipun dalam perkara tindak pidana korupsi jenisnya ... -
ANALISIS YURIDIS PRINSIP-PRINSIP SYARI’AH DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARI’AH THE ANALYSIS YURIDIS OF SYARI’AH PRINCIPLES AND THE GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN SYARI’AH BANKING
(2013-12-24)Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital ... -
ANALISIS YURIDIS PROSES PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)
(2013-12-18)Untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah di Indonesia kepada pemerintah telah diintruksikan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia oleh ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UUPA. Pendaftaran ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS (NIET SUIVERA VRIJSPRAAK) SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 02/K/PID.SUS/2008)
(2014-03-21)Kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Dasar penuntut umum mengajukan kasasi pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 250/PID/2007/PT. DKI tidak sesuai jika ditinjau dari ketentuan peraturan ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 279/PID.B/2011/PN.PLG)
(2014-04-13)Putusan yang diberikan oleh Hakim tersebut salah satu dasar pertimbangannya adalah karena terbukti bahwa barang bukti narkotika berikut peralatannya bukan milik atau berada dalam penguasaan terdakwa, maka unsur kedua ... -
Analisis Yuridis Putusan Bebas (Vrijspraak) Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian
(2019-01-24)Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui proses pembuktian yang sesuai berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah ... -
Analisis Yuridis Putusan Bebas (Vrijspraak) Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 378/Pid.Sus/2015/PN. Pli)
(Fakultas Hukum, 2019-01-24)Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu jaksa penuntut umum haruslah teliti dalam memahami ... -
Analisis Yuridis Putusan Bebas (Vrijspraak) Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 378/Pid.Sus/2015/PN. Pli)
(2019-01-24)Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui proses pembuktian yang sesuai berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA APBD KABUPATEN TEGAL (PUTUSAN NOMOR: 620 K/Pid.SUS/2008)
(2014-01-23)Korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks. Korupsi di Indonesia telah merasuk ke berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya, bahkan tidak jarang korupsi juga dilakukan oleh aparat penegak ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA GOLONGAN I JENIS ECSTASY (Putusan P.N. Jember Nomor: 541/Pid.B/2008/PN.Jr)
(2014-01-24)Perkembangan kejahatan psikotropika telah menakuti kehidupan masyarakat. Betapa tidak, telah beribu-ribu korban tanpa memandang umur dan status sosial, berjatuhan akibat kecanduan psikotropika. Ironisnya yang menjadi korban ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDNA PENYERTAAN MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA PASIEN (PUTUSAN NOMOR: 90/PID.B /2011/ PN.MDO)
(2014-01-16)Perkembangan dunia kesehatan semakin pesat, cara pengobatan penyakit pun semakin pesat pula mulai dari pemeriksaan biasa sampai melalui pembedahan/operasi, namun demikian perlindungan dan penegakan ...