Browsing UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana) by Title
Now showing items 24179-24198 of 61666
-
KEDUDUKAN ANAK TERHADAP HARTA PENINGGALAN AYAH KANDUNG SETELAH BERCERAI DENGAN IBU KANDUNG MENURUT K ITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(2014-01-15)Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Warisan merupakan kekayaan yang berupa kompleks hak dan kewajiban si ... -
KEDUDUKAN ANAK TIRI TERHADAP HARTA KEKAYAAN ORANG TUA TIRINYA MENURUT HUKUM WARIS ADAT JAWA DI KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER
(2013-12-07)Dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hubungan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ... -
KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(2017-11-27)Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara hukum atau Rechstaat yang berbentuk republik. Sebagai negara hukum, Indonesia dalam melaksanakan pemerintahaanya berdasar keapada Pancasila dan Undang-Undang ... -
Kedudukan Bank Sebagai Kreditur Preferen Dalam Jaminan Hak Tanggungan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1731 K/Pdt/2011
(FAKULTAS HUKUM, 2019-09-02)Latar belakng penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Hak Tanggungan telah memberikan dasar pengaturan hukum terhadap perlindungan kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan, tetapi yang menjadi permasalahan apabila ... -
Kedudukan Cucu Angkat Terhadap Pemberian Wasiat Wajibah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 149/Pdt.G/2009/PTA Sby)
(2014-01-23)Suatu keluarga yang tidak mempunyai anak akan merasa kurang dalam hidupnya. Namun, hal seperti itu sudah bisa diatasi dengan cara pengangkatan anak atau adopsi anak. Anak angkat merupakan bagian dari sebuah keluarga, khususnya ... -
KEDUDUKAN CUCU ANGKAT TERHADAP PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 149/Pdt.G/2009/PTA Sby)
(2013-12-02)Suatu keluarga yang tidak mempunyai anak akan merasa kurang dalam hidupnya. Namun, hal seperti itu sudah bisa diatasi dengan cara pengangkatan anak atau adopsi anak. Anak angkat merupakan bagian dari sebuah keluarga, khususnya ... -
KEDUDUKAN CUCU ANGKAT TERHADAP PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 149/Pdt.G/2009/PTA Sby)
(2013-09-18)Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apakah cucu angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan hukum hakim pada putusan No. 149/Pdt.G/2009/PTA.Sby. Tujuan penulisan skripsi ... -
KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPRD SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN DAN LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2014-01-26)RINGKASAN Penulisan skripsi yang berjudul ”Kedudukan dan Fungsi DPRD sebagai Lembaga Perwakilan dan Lembaga Legislatif Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (The Position and Function of ... -
KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPRD SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN DAN LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2013-12-16)Penulisan skripsi yang berjudul ”Kedudukan dan Fungsi DPRD sebagai Lembaga Perwakilan dan Lembaga Legislatif Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (The Position and Function of the Regional ... -
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDONESIA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(2013-12-16)Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi : bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, ... -
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA KEDUANYA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DES
(2013-12-05)Desa merupakan satuan pemerintah yang ada dalam pemerintahan kabupaten/ kota dimana pemerintahan desa memiliki otonomi sendiri yang bersifat asli berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Pemerintah Desa terdiri ... -
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(2015-02-23)Dalam era reformasi telah membawa perubahan yang besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya pada tingkat pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dengan semangat mengedepankan partisipasi masyarakat. ... -
Kedudukan Dan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
(2019-04-24)Penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yaitu melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, mengembangkan ilmu ... -
KEDUDUKAN DAN PERANAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.79/PUU-IX/2011
(2014-01-21)Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri- menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian ... -
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG (BORG) TERHADAP DEBITUR DALAM KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 158 K/PDT.SUS-PAILIT/2014)
(2015-12-03)Dalam dunia bisnis di era modern ini tidak asing lagi adanya suatu perjanjian kredit dalam menjalankan suatu bisnis. Perjanjian kredit ini terjadi antara dua belah pihak yaitu kreditur dan debitur. Dalam perjanjian kredit ... -
KEDUDUKAN DAN WEWENANG HAKIM PERDAMAIAN DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI DESA MAYANG KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER
(2017-12-19)Kenyataan menunjukkan bahwa bagian terbesar warga masyarakat Indonesia masih tinggal di pedesaan. Penduduk daerah pedesaan dengan segala kekurangan dan kelebihannya adalah suatu modal dasar bagi pembangunan nasional yang ... -
KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
(2014-01-23)Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru hasil amandemen UUD 1945. Di mana dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi menjadi hal yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya Kekuasan Kehakiman yang dulu ... -
KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
(2013-12-02)Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru hasil amandemen UUD 1945. Di mana dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi menjadi hal yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya Kekuasan Kehakiman yang dulu ... -
KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
(2013-09-18)Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: apakah kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari Mahkamah Agung menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan apakah ada pergeseran kekuasaan ... -
KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEBAGAI WAKIL DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2013-12-07)Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah sebagai wakil daerah di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi suatu isue strategis di dalam era reformasi lembaga negara dewasa ini. Perubahan sistem perlemen yang lebih mengarah ...