Browsing UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana) by Title
Now showing items 24037-24056 of 61697
-
Kebijakan Pemerintah Bolivia tentang Pekerja Anak
(2017-03-22)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor atau alasan yang melatarbelakangi Pemerintah Bolivia membuat Undang-undang “Código Niña, Niño y Adolescente” (Undang-undang Pekerja Anak) pada tahun ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH CHINA DALAM INDUSTRI GAME TAHUN 2000-2014
(2015-12-01)Industri game telah menjadi sebuah industri yang potensial dalam era digital seperti sekarang ini. Beberapa negara berusaha mengembangkan industri game demi mendapatkan keuntungan devisa dan juga pengaruh lain ... -
Kebijakan Pemerintah Daerah Banyuwangi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Menuju Kemandirian Ekonomi Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
(ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM FAKULTAS HUKUM, 2020)Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang terdiri dari kepulauan sabang sampai merauke dengan keaneka ragaman budaya serta kekayaan sumber daya alamnya (SDA). Dengan luas dua pertiga dari total keseluruhan wilayah ... -
Kebijakan Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Royalti Penulis Buku
(2019-10-07)Mengenai mekanisme pemungutan pajak penghasilan terhadap royalty penulis buku yang mana didalamnya selain terdapat beberapa stelsel yang digunakan dalam system pemungutan pajak juga terdapat beberapa prosedur-prosedur ... -
Kebijakan Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Royalti Penulis Buku
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-04-29)Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, untuk membangun suatu negara yang makmur dan sejahtera dibutuhkan adanya pembangunan nasional serta bentuk pelaksanaan kebijakan ... -
Kebijakan Pemerintah Dalam Penyediaan Aksesibilitas Trotoar Ramah Difabel di Kabupaten Jember
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2023-06-23)Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki kebijakan untuk memenuhi hak Penyandang Disabilitas yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang disesuaikan ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA KEMIREN DALAM PELESTARIAN TRADISI “TUMPENG SEWU”
(2016-11-16)Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan kebijakan Pemerintah Desa Kemiren dalam pelestarian tradisi Tumpeng Sewu. Peneliti mengambil topik ini karena ada keluhan masyarakat desa yang kurang mampu mengikuti tradisi ini ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBANGUN KESADARAN LINGKUNGAN MASYARAKAT SEBAGAI POTENSI BANGSA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL.
(2017-10-30)Masalah Lingiungan Hidup di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini secara sederhana tampak pada care pembuangan dan pengelolaan sampah, baik di kota maupun di desa, balk di tingkat masyarakat yang sudah kompleks maupun ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN ANAK
(2014-01-17)Perdagangan perempuan dan anak merupakan permasalahan sosial, politik dan pembangunan, oleh karenanya rencana aksi nasional ini disusun agar menjadi bagian integral dari Strategi Pembangunan Nasional dalam pemberdayaan ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
(2014-10-24)Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan Skripsi ini adalah: pertama, Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri dalam menangani masalah-masalah yang timbul dalam wilayah perbatasan Indonesia. ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MELARANG IMPOR PAKAIAN BEKAS INDONESIAN GOVERNMENT POLICY PROHIBITS THE IMPORTATION OF SECONDHAND CLOTHING
(2017-01-13)Pakaian bekas impor menjadi salah satu tren yang menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia, maraknya komoditi pakaian bekas impor dari tahun ke tahun semakin tinggi. Padahal pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan ... -
Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Penghentian Ekspor Nikel
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2023-06-27)Indonesia merupakan salah satu Negara dengan sumber daya mineral terbesar di dunia; salah satunya yaitu pada komoditas nikel. Melihat potensi dari komoditas ini, pemerintah Indonesia merencakan untuk melakukan pembaharuan ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MEREVITALISASI ALAT UTAMA SISTEM SENJATA (ALUTSISTA) TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
(2013-12-20)The wave of democratization swept Indonesia in 1998 named Reformation. This moment has awaked Indonesian military institution. Obviously, between military skill and appropriate equipment to overcome civil violence ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MEREVITALISASI ALAT UTAMA SISTEM SENJATA (ALUTSISTA) TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
(2014-01-27)The wave of democratization swept Indonesia in 1998 named Reformation. This moment has awaked Indonesian military institution. Obviously, between military skill and appropriate equipment to overcome civil violence was ... -
Kebijakan Pemerintah Irak Dalam Mencegah Kemerdekaan Kurdistan Irak Pasca Referendum Tahun 2017
(2019-09-04)Kurdistan Irak melaksanakan referendum kemerdekaan pada tanggal 25 September 2017. Hasil dari Referendum Kurdistan Irak yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2017 sebanyak 92,73% memilih untuk kemerdekaan Kurdistan ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH ITALIA DALAM MERESPON TUNTUTAN REFERENDUM VENESIA
(2016-02-22)Referendum merupakan salah satu cara bagi daerah - daerah yang memilih untuk melepaskan diri sebagai Negara sendiri untuk mengatur segala kepemerintahan. Venesia merupakan salah satu kota di Italia menggelar survei untuk ... -
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai
(FH 2021, 2020-11-22)Skripsi dengan Judul Kebijakan Pemerintah Kabupaten. Lumajang dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 terdiri dan 4 (ernpat) bab dan masing-masing terdiri dari uraian-uraian ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
(2015-04-02)Kabupaten Situbondo merupakan daerah potensi banjir yang sering terjadi saat musim penghujan tiba. Kerugian yang terjadi akibat bencana banjir tersebut bukan saja berupa korban materi, namun juga korban jiwa. Penanggulangan ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
(2015-04-02)Kabupaten Situbondo merupakan daerah potensi banjir yang sering terjadi saat musim penghujan tiba. Kerugian yang terjadi akibat bencana banjir tersebut bukan saja berupa korban materi, namun juga korban jiwa. Penanggulangan ... -
Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya atas Surat Ijo Tanah Hak Pengelolaan
(Fakultas Hukum, 2023-05-30)Satatus hukum kepemilikan Surat Ijo dalam Penguasaan tanah Hak Pengelolaan, dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam penerbitan dan pelepasan Surat Ijo bagi warga Surabaya, adalah masyarakat Surabaya merasa ...