Search
Now showing items 31-40 of 51
POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2013-07-04)
Sesuai dengan judul yang telah diajukan di atas, maka mengkaji perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam sistem hukum pidana nasional. Mengingat dalam ...
PERKEMBANGAN STUDI TENTANG KORBAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF
(2013-07-04)
Berdasarkan pandangan yang telah dikemukakan oleh Stanciu tersebut, maka yang menjadi pertanyaan apakah kedudukan korban akan selalu ditempatkan pada posisi marginal? Pertanyaan ini penting dikemukakan, karena pada hakikatnya ...
PENGGUNAAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Pengantar Diskusi)
(2013-07-04)
Undang-undang tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor: 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor: 1), sebenarnya termasuk dalam kelompok peraturan-peraturan hukum administratif. Undang-undang ...
Upaya Hukum Mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Optimalisasi Fungsi dan Kewenangan Perum Bulog
(2013-10-22)
Food represent one of the requirement of human being fundamental which must available in enough amount and in good quality. For that purposes governmental mentioned deliver levying of shell of rice or unhulled paddy to ...
KEJAHATAN KORPORASI DAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
(2013-07-04)
Kejahatan korporasi dalam kenyataannya dapat juga merambah ke dalam bidang politik, yaitu seperti sumbangan dana kampanye pemilihan umum dengan tujuan untuk menikmati fasilitas birokrasi demi untuk keuntungan ekonomi. ...
“RELEASE AND DISCHARGE” SIAPA YANG AKAN TANDA TANGAN?
(2013-07-04)
Isu seputar MSAA dan “Release and discharge” bagaikan sebuah kisah yang tak pernah berakhir dan selalu aktual. Bahkan akhir-akhir ini kisah itu muncul lagi, namun kali ini substansinya bukan pada mengapa ada klausul release ...
PENDEKATAN NON-PENAL DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA ANTARA KEPALA DESA DAN BPD
(2013-07-04)
Kita tidak dapat membayangkan bagaimana jika dalam suatu negara tidak ada hukum, atau lebih dikerucutkan lagi kita tidak dapat membayangkan bagaimana jika dalam suatu pemerintahan desa tidak ada aturan yang mengatur hubungan, ...
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG
(2013-10-08)
Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (derivatife crime) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (predicate crime), seperti tindak pidana korupsi. Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian ...
KORPORASI DAN POLITIK UANG DALAM KAMPANYE PEMILU
(2013-07-04)
The form of corporate crime is not only in the field of environment pollution, deceive
of consummer, unfair trade practices, etc, but also in the field of politics. In this field,
it is usually for economic advantage ...
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL BURUH DALAM OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
(2013-07-04)
Penerapan outsourcing dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan secara hukum melanggar hak konstitusional buruh sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Outsorcing dalam hal ...