Search
Now showing items 11-17 of 17
MENINGKATKAN PERAN LPSK SEBAGAI PENDORONG PERUBAHAN PARADIGMA DARI ALAT BUKTI MENUJU PARTISIPASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(2015-06-24)
A witness is an essential proof to reveal material truth in criminal justice cases. The witness gives information under oath, family members are avoided to be witnesses,even the witness' attitude is trully considered to ...
URGENSI NON PENAL POLICY SEBAGAI POLITIK KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI
(2015-07-28)
Politik Kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum pidana ...
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(2015-07-27)
Saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Apalagi jika dilihat dari sifat tindak pidana korupsi sebagai tindak pidan yang terorganisir (organized crime), tindak pidana transnasional ...
MERETAS SISTEM PERADILAN PIDANA YANG PARTISIPATIF DENGAN MENINGKATKAN KEDUDUKAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(2015-06-24)
Sistem peradilan pidana merupakan instrumen untuk menegakkan keadilan. Kenyataanya hingga saat ini sistem peradilan pidana dinilai banyak pihak tidak cukup dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu masalah dalam sistem ...
Naskah Akademik Rancangan Undang - Undang Keuangan Negara
(2015-06-24)
Menambahkan termasuk keuangan negara Keuangan PTN-BH. (Penjelasan Pasal 2:
Badan hukum mencakup badan hukum privat maupun badan hukum publik, termasuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.) Tahun APBN/APBD dimulai dari ...
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG
(2015-07-27)
Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (derivatife crime) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (predicate crime), seperti tindak pidana korupsi. Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian ...
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI GRATIFIKASI BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2015-07-28)
Pengaturan gratifikasi di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan berlandaskan filosofi, sosiologis dan yuridis. Pengaturan tersebut dilandaskan pada filosofi, ...