MT-Administrative ScienceMagister Ilmu Administrasihttps://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/1071652024-03-29T01:25:33Z2024-03-29T01:25:33ZRespon Sosial Masyarakat dalam Penerapan Permenkeu Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalipepe Kecamatan YosowilangunZUHRI, Saefudinhttps://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/1193452024-01-04T04:28:50Z2023-07-15T00:00:00ZRespon Sosial Masyarakat dalam Penerapan Permenkeu Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun
ZUHRI, Saefudin
Agar mampu melaksanakan pemerintahan desa, maka tugas dan
wewenang kepala desa dalam mengelola keuangan desa berlandaskan pada
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keseluruhan kegiatan mengelola keuangan
desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa. Tujuan dari adanya anggaran dana atau
keuangan desa adalah untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,
meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat
desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga untuk mendorong
pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan
lokal. Akhir tahun 2019 wabah Coronavirus Disease19 (Covid-19) menyerang
dunia dan menimbulkan dampak di berbagai sektor seperti ekonomi serta sosial.
Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak karena mengalami
pelemahan pada sistem ekonomi. Pemerintah berusaha menyelamatkan
kelangsungan hidup masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan berupa program
bantuan langsung berbentuk untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Bentuk upaya penanggulangan kemiskinan adalah pemberian Bantuan Langsung
Tunai (BLT). Tujuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang
dianggarkan dari dana desa ini adalah pemerintah ingin fokus untuk
mengoptimalkan pemulihan ekonomi di tiap-tiap desa dan merupakan salah satu
program dari perlindungan sosial yang merupakan bagian Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN). Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Harus memenuhi
kriteria keluarga miskin yang tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan
dan tidak termasuk penerima bantuan bansos lain dari program pemerintah.
Respon sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Kalipepe Kecamatan
Yosowilangun tidak sejalan dengan realita pada pihak stakeholder.
Perubahan pada PMK Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07.2020
tentang Pengelolaan Dana Desa khususnya yang terjadi di Desa Kalipepe
Kecamatan Yosowilangun Kabuapten Lumajang yaitu alokasi Dana Desa yang
diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Desa Kalipepe
sekitar 65 %, menyebabkan penurunan terhadap penyaluran anggaran desa yang
ditujukan untuk alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi
formula di tiap-tiap desa sekitar 35-40%. Turunnya rincian anggaran dana
tersebut berpengaruh pada pembagian dana untuk pelaksanaan pembangunan
pemerintahan desa dan tidak mampu mencukupi kebutuhan yang telah direncanakan dalam RPMD Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun tahun
anggaran 2016-2021. Kondisi tersebut membuat Lembaga-Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang terwakili dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
mengajukan keberatan kepada pihak instansi terkait Kecamatan Lumajang karena
akan berpengaruh pada proses pembangunan Desa Kalipepe selanjutnya.
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisa respon sosial
masyarakat Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun dalam penerapan PMK
Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dengan metode
penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan
permasalahan-permasalahan tersebut maka hasil penelitian yang dilakukan oleh
peneliti mengenai respon sosial masyarakat Desa Kalipepe Kecamatan
Yosowilangun dalam penerapan PMK Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang
Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa Respon sosial masyarakat Desa
Kalipepe yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut dikarenakan
masyarakat menanti pembangunan infrastruktur di Desa Kalipepe yang sangat
dibutuhkan untuk kelancaran mobilitas dan kegiatan sehari-hari, respon sosial ini
menjadi dampak negatif dari penerapan kebijakan PMK Nomor 222/PMK.07/
2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa meskipun aturan masih tetap dijalankan
oleh pelaksana kebijakan setempat, pihak pelaksana kebijakan sudah berusaha
menampung setiap aspirasi mereka dan menyampaikannya kepada pemangku
kebijakan di Pemerintah Kabupaten Lumajang. Para pelaksana kebijakan berharap
masa pandemi Covid-19 segera berakhir dan anggaran dana Bantuan Langsung
Tunai (BLT) DD dihentikan agar Dana Desa dapat digunakan sepenuhnya untuk
pembangunan desa
Finalisasi unggah file repositori tanggal 4 Januari 2024_Kurnadi
2023-07-15T00:00:00ZEfektifitas Pelayanan E-KTP Melalui Sistem Informasi Pelayanan (Online) dalam Mewujudkan Tertib Administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten JemberMAZIDAH, Zulfahttps://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/1189162023-12-04T13:40:03Z2023-06-22T00:00:00ZEfektifitas Pelayanan E-KTP Melalui Sistem Informasi Pelayanan (Online) dalam Mewujudkan Tertib Administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
MAZIDAH, Zulfa
This research examines the effectiveness of population administration services through a. The method used in this research is descriptive- qualitative. Data collection techniques in this study were carried out by means of observation, interviews, distributing and filling out questionnaires/questions, and documentation studies. This study uses a construct validity test. As for testing the validity of the data, researchers used triangulation techniques. The results of the study show that the application of the Service Information System (SIP) for the E-KTP population administration at the Jember Regency Population and Civil Registration Service is at an effective level. From each indicator, starting from achieving goals, integration, to adaptation, it shows that the application of the Service Information System (SIP) in the E-KTP population administration service at the Jember Regency Population and Civil Registration Office is running effectively. Application of the Service Information System (SIP) in realizing orderly administration at the Jember Regency Population and Civil Registration Office, especially in the management of E-KTP documents. The method used in this research is descriptive-qualitative. Data collection techniques in this study were carried out by means of observation, interviews, distributing and filling out questionnaires/questions, and documentation studies. This study uses a construct validity test. As for testing the validity of the data, researchers used triangulation techniques. The results of the study show that the application of the Service Information System (SIP) for the E-KTP population administration at the Jember Regency Population and Civil Registration Service is at an effective level. From each indicator, starting from achieving goals, integration, to adaptation, it shows that the application of the Service Information System (SIP) in the E-KTP population administration service at the Jember Regency Population and Civil Registration Service is running effectively.
Finalisasi oleh Taufik Tgl.4 Desember 2023
2023-06-22T00:00:00ZPartisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ekowisata di Kabupaten BanyuwangiArdhita, Zallyhttps://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/1165562023-05-29T07:32:35Z2023-01-11T00:00:00ZPartisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Banyuwangi
Ardhita, Zally
Bangsring Underwater (Bunder) ecotourism in Wongsorejo District, Banyuwangi Regency has become a popular tourist destination in Banyuwangi due to tourism development efforts that are combined with attempts to preserve the marine and land environment. People who are members of the Samudra Bakti Fishermen Community of Bangsring Village play an important role in encouraging the development of Bunder ecotourism. In the study of public administration, public participation is a part of participatory governance which encourages policy-making decision garnered from their contribution through the ideas and actions they take. Although many research related to community participation in the development of regional potential has been carried out, a study related to community participation in the development of coastal ecotourism is still very limited. To respond to this research gap, this study aims to examine community participation in developing marine ecotourism in Bangsring Under Water (Bunder) Bangsring Village, Wongsorejo District, Banyuwangi. The research design used in this study is a retrospective case study research design. This research was conducted in Banyuwangi Regency. This research involved participants who were actively and directly involved in the development of ecotourism-based tourism in Bangsring village. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with participants. The semi-structured interviews were arranged using interview guidelines based on the model of community participation in tourism development by Marzuki and Hay. Based on the research results, the data shows that community participation in the development of ecotourism in Bangsring village is developed through changes in the fishermen's mindset, synergy with stakeholders, and the formulation of policies related to the development of ecotourism by the community.
Finalisasi unggah file repositori tanggal 29 Mei 2023_Kurnadi
2023-01-11T00:00:00Z