Browsing by Author "INDRAYATI, Rosita"
Now showing items 1-20 of 47
-
Akibat Hukum Keterlambatan Pengesahan RAPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Bagi Pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jember
NOOR, Davin Akhmad (2018-06-22)Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang didalamnya mencakup tentang Anggaran Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, Dana Alokasi ... -
Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 37 P/HUM/2017 Terhadap Keberadaan Transportasi Online
INDRASWARI, Lilla Kusuma (2018-11-22)Masyarakat kini semakin dimudahkan dengan kehadiran taksi berbasis online. Dengan telepon seluler di tangan, mereka bisa mendapatkan Uber, Grab, atau Go-Jek, angkutan roda dua yang juga berbasis aplikasi online tanpa ... -
Eksistensi Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Demokrasi Di Indonesia
SIMANJUNTAK, Jordi Auliansi (2018-11-08)Dalam setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan haruslah didasarkan pada suatu proses yakni demokrasi. Dalam konsep negara demokrasi, mengenal adanya lembaga perwakilan. Di Indonesia sendiri lembaga perwakilan rakyat ... -
Hak Memilih Warga Negara Dengan Status Kewarganegaraan Ganda Dalam Pemilihan Umum
JAENURI, Mohamad (2019-09-25)Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Hukum pemilu di Indonesia tidak mengatur anak berkewarganegaraan ganda memiliki hak pilih atau tidak dan karenanya bisa menjadi pemilih dalam pemilu di ... -
Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia
RAHMAN, Moh. Syaiful (2019-02-20)Pada hakikatnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “ Negara indonesia adalah negara hukum”.Artinya di ... -
Hak Politik Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda
ADINDA, Sekar Dani Ajeng (2019-05-09)unsur dari negara adalah rakyat, sehingga rakyat harus dihubungkan dengan negara, maka dari itu rakyat harus diartikan sebagai warga negara yang dibedakan dengan orang asing. Setiap Warga Negara harus memiliki kewarganegaraan ... -
Implikasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Wisatawan Luar Negeri
PERMATASARI, Firdha (2019-10-04)Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melatih diri penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh, serta memenuhi dan melengkapi ... -
Kajian Tentang Model Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RADHAM) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018
AL KHANIF; MUHSHI, Adam; INDRAYATI, Rosita; FADHILAH, Nurul Laili; WILDANA, Dina Tsalist; SATYANINGTYAS, Ayu Citra; BAHRUL, Muhammad (Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-49 No.2 April-Juni 2019, 2019-06-01)Artikel ini membahas rencana aksi daerah hak asasi manusia (RADHAM) Kabupaten Bondowoso 2018. Fokus kajian RADHAM 2018 menjelaskan latar belakang dan fokus kebijakan RADHAM Bondowoso Tahun 2018 sebagai dasar pengambila ... -
KAJIAN YURIDIS HAKIM AD-HOC SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XII/2014)
ABRIANTO, Dimas Bagus (2016-08-04)4.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 ... -
KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
DONATA, Andrian Bayu (2018-02-09)Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh beberapa hasil pembahasan sebagai berikut : Pertama, Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Persetujuan DPR disampaikan kepada presiden dalam ... -
KAJIAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
PURNAMA, Andik Aji (2017-01-11)Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang bisa disingkat PERPPU adalah suatu Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan genting atau memaksa. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memberikan ... -
Keabsahan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perkara Korupsi E-Ktp Validity of the Inquiry Rights of the House of Representatives of the Republic of Indonesia to the Corruption Eradication Commission in the Electronic Identity Card Corruption Case
FIRDAUS, Fahmi Ramadhan (2019-08-23)Hak angket adalah hak melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara ... -
KEBERADAAN DESA ADAT PAKRAMAN DI BALI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
APRIALIN, Fifitiya (2018-03-31)Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Desa adat yang kemudian disesuaikan menjadi desa pakraman merupakan suatu kesatuan ... -
Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016
SUJARWO (2018-08-01)Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV Tahun 2016 bahwa permohonan yang dilakukan oleh ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah dikabulkan. Hal ini yang dinyatakan pada pasal 9 huruf a UU Nomor ... -
Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dengan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur di Bidang Pendidikan
BAHRUDIN, Muhammad Elyas (2019)Kemitraan antara pemerintah dan swasta diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan mengetahui keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Program ini membuka kesempatan bagi swasta untuk berpartisipasi ... -
Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016)
JULIA, Mona Nova (2019-10-10)Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melatih diri penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh, serta memenuhi dan melengkapi tugas ... -
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH DALAM PROYEK PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
AZIZAH, Triasita Nur (2018-07-04)Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah mengambil sebuah langkah untuk memanfaatkan ruang bawah tanah sebagai pembangunan sistem transportasi umum masal yang dikenal sebagai Mass Rapid Transit (yang ... -
Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Berwibawa dan Bermartabat
ROKHMAN, Muhammad Zainul (2020)Komisi Yudisial merupakan lembaga yang terbentuk atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga pada tahun 2001 yang tertuang pada pasal 24B, sebagai dampak politik pasca amandemen. ... -
MAHKAMAH KONSTUTISI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2014
KURNIAWAN, Dedi (2015-12-17)Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Dalam ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jika ada peserta pemilu yang merasa keberatan dengan hasil Pemilu, bisa diadukan ... -
Netralitas Calon Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Legislatif
PUTRA, Oki Trikadama Hadi (2020)Akan tetapi dalam pelaksaan Pemilu pada pemilihan Lembaga Legislatif khususnya Dewan Perwakilan Daerah terdapat suatu peraturan persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang bertentangan dengan Hak Politik ...