Browsing by Author "INDRAYATI, ROSITA"
Now showing items 1-14 of 14
-
AKTUALISASI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJP NASIONAL)
HADI, SAMSUL (2018-03-16)Pasca reformasi pada tahun 1998 menimbulkan perubahan dari segala struktur yang ada di Indonesia seperti perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan perubahan pada sistem pemerintahan Indonesia. Perubahan sistem ... -
ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER PEMERINTAH INDONESIA BELANDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI
SUBEKTI, AHMAD DWI NOVAN ADITYA (2015-11-28)Semenjak lahirnya negara-negara di dunia, semenjak itu pula berkembang pula prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional dan diplomasi. Sebagai identitas yang merdeka dan berdaulat, negara-negara saling ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 135/G/2012/PTUN.SBY TERKAIT MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
ALIF, LIZA ANNISAA (2017-10-25)Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Salah satu kasus mengenai pembatalan Keputusan Tata Usaha ... -
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERKAIT DENGAN RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT)
BUDI DWIYANTO, SETYO (2018-03-08)Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat tiga pemegang kekuasaan tertinggi yang disebut dengan Trias Politika, yaitu Eksekutif, ... -
IZIN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
PRASETYO, HERU (2018-03-27)Pada dasarnya suatu hiburan malam itu mempunyai konotasi yang negatif (khususnya dalam budaya Indonesia) karena tidak sesuai dengan kepatutan. Usaha kepariwisataan sesungguhnya sebagai sesuatu yang tidak dibolehkan oleh ... -
KAJIAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PROSES PEMILIHAN HAKIM AGUNG
HIDAYAT, RIZKY (2016-01-27)Indonesia sebagai negara yang menganut sistem negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy), pelaksanaan the principle independence and ... -
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
FARID, MIFTA (2017-10-30)Peraturan Daerah merupakan instrument peraturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam melakukan segala urusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dalam hal ini peraturan tersebut menjadi aturan yang ... -
Pelaksana tugas pada kepala organisasi perangkat daerah dalam penentuan kebijakan
OMARI, Ali Irvan Yazid (2019-09-04)Indonesiai adalahi sebuahi negarai yang memiliki sebuahi konstitusi bernamai Undang-Undangi Dasar Negarai Republik Indonesiai Tahun 1945. Dalami UUDNRI 1945, kerangkai kenegaraani dan sistem pemerintahani Republik Indonesiai ... -
PELANGGARAN DISIPLIN DALAM HUBUNGAN KERJA (STUDI PUTUSAN NO. 353 K/PDT.SUS/2012 ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG JEMBER DENGAN EKO SETYO PRIHANDONO SEBAGAI PEKERJA)
ULUM, HAMAM MUIZUL (2017-10-24)Bedasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Apakah pelanggaran disiplin dalam putusan No. 353 K/Pdt.Sus/2012 telah sesuai dengan musabab Pemutusan Hubungan ... -
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS HAK ASASI MANUSIA
PUTRA, YONGKY HASWARNA (2015-12-01)Pemerintah daerah merupakan sebuah wadah dimana suatu daerah memiliki peraturan-peraturan untuk mengatur berlangsungnya kehidupan masyarakat setempat demi kesejahteraan suatu daerah tersebut. Daerah memiliki kewenangan ... -
PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN THE COMMUNITY SUPPORT TO JUDICIAL BEHAVIOR IN THE SYSTEM OF JUSTICE
BILLY EVANSYAH, MOCH (2018-03-16)Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, makmur dan berkeadilan. -
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
FEBRIANA, ERA NANDYA (2017-08-02)Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan. Dipahami bahwa di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh ... -
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI DIASPORA INDONESIA DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN
ARDIYANTO, ERIC WAHYU (2017-10-23)Prinsip yang digunakan untuk pengaturan kewarganegaraan di Indonesia yaitu prinsip “ius soli” yaitu suatu prinsip yang berdasar dari tempat kelahiran seseorang, dan “ius sanguinis” yaitu suatu prinsip yang berdasarkan dari ... -
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUPXIV/ 2016)
ADISTYA, DEVIRA MARSHA (2017-12-19)Praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan dinamis. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi baik dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar maupun dalam ...