Show simple item record

dc.contributor.authorWildana, Dina Tsalist
dc.date.accessioned2017-04-21T03:33:35Z
dc.date.available2017-04-21T03:33:35Z
dc.date.issued2017-04-21
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80074
dc.description.abstractIndonesia mengalami darurat kejahatan seksual, hal ini dikarenakan angka kejahatannya meningkat tajam semenjak ima tahun terakhir kejahatan. Regulasi yang permisif menjadi salah satu penyebabnya. Seperti contok tindak pidana zina yang maknanya tidak sesuai dengan nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Penelitiaan ini mengkomparasikan pengaturan tindak pidana kejahatan seksual dalam perspektif KUHP dengan Qonun Aceh. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing untuk selanjutnya saling member masukan demi tercapainya hukum yang kompreherensip. Desain penelitian ditetapkan secara normative dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan komparasi (comparative approach). Sumber utama dari penelitian ini adalah peraturan perudang-undangan yaitu KUHP dan Qonun Aceh no 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qonun Jinayah). Hasil penelitian menunjukkan peraturan perundang-undangan baik KUHP maupun Qonun Aceh mengatur tentang perbuatan pidana tentang kejahatan seksual. Di dalam KUHP meliputi tindak pidana melanggar kesusilaan, pornografi, perzinahan, perkosaan, perbuatan cabul, pencaharian dengan cara memudahkan, memfasilitasi perbuatan cabul, perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, petugas aborsi. Sedangkan jarimah seksual yang ada di dalam Qonun Aceh meliputi khalwat, Ikhtilat, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Liwath, dan Musahaqah. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. kelebihan KUHP adalah adanya regulasi mengenai pornografi, perdagangan orang dan juga tindak pidana bagi petugas aborsi sementara hal ini belum di atur di dalam Qonun Aceh. Kelebihan Qonun Aceh dalam hal kejahatan seksual adalah adanya perluasan maksan di beberapa jarimah yaitu zina dan perkosaan. Selain itu adanya batas penentu yaitu perkawinan, segala tindakan yang mengarah pada kegiatan seksual yang dilakukan diluar perkawinan disebut jarimah, baik dilakukan secara suka rela, dengan sesama orang dewasa mapun dengan anak-anak.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectKejahatan Seksualen_US
dc.subjectHukum Pidana Islamen_US
dc.subjectAcehen_US
dc.titleKEJAHATAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM: STUDY TERHADAP HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEHen_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record