Repository Universitas Jember

Digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 9

COMMUNITY SERVICES REPORT (LPM)
Laporan Hasil Pengabdian Pada Masyarakat
DIPLOMA PROGRAMME PRACTICE REPORT (Laporan Diploma)
Koleksi Laporan Praktek Kerja Program Diploma
DISSERTATION (Koleksi Disertasi)
Koleksi Disertasi Program Doktoral
LECTURER RESEARCH REPORT (LEMLIT)
Koleksi Laporan hasil penelitian dosen UNEJ
LECTURER SCIENTIFIC PUBLICATION (Publikasi Ilmiah)
Koleksi Publikasi Ilmiah

Recent Submissions

Hibriditas dan Identitas Ganda dalam Novel Malam Seribu Jahanam Karya Intan Paramaditha: Kajian Poskolonial Homi K. Bhabha
(Fakultas Ilmu Budaya, 2026-05-07) Nurul Indah Riski Amelia
Penelitian bertujuan mengungkap kompleksitas hibriditas dan identitas ganda dalam novel Malam Seribu Jahanam karya Intan Paramaditha berdasarkan perspektif poskolonial Homi K. Bhabha. Penelitian dilatarbelakangi problematika identitas masyarakat poskolonial yang terbentuk melalui persilangan sejarah kolonial, tradisi lokal, religiusitas, dan modernitas. Metode yang diimplementasikan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan dekonstruktif. Objek material penelitian berupa novel Malam Seribu Jahanam, sedangkan objek formal berupa teori dan konsep hibriditas, stereotipe, mimikri, ambivalensi, serta ruang antara dalam teori Homi K. Bhabha. Data dianalisis melalui pembacaan ideologis terhadap satuan wacana pada tataran kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis poskolonial identitas tokoh terbentuk melalui relasi kuasa yang ambivalen dan hibrid. Mimikri tampak pada peniruan nilai modern dan praktik religius yang menghasilkan resistensi simbolik, ambivalensi muncul melalui penerimaan dan penolakan nilai kolonial, agama, serta tradisi secara simultan, sedangkan ruang antara menjadi wilayah transisi pembentukan kesadaran baru. Hibriditas menghasilkan identitas ganda yang terus dinegosiasikan dalam ruang sosial, kultural, religius, dan genealogis. Simpulan penelitian menegaskan bahwa hibriditas berfungsi sebagai mekanisme resistensi simbolik terhadap narasi dominan dalam masyarakat poskolonial.
Pengaruh Brand Image dan E-Service Quality terhadap Loyalitas dengan Pemediasi Kepuasan Pelanggan Spotify Premium pada Gen Z di Indonesia
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2026-03-11) Cinta Ayunda
Perkembangan layanan streaming musik digital mendorong persaingan yang semakin ketat antar platform, sehingga loyalitas pelanggan menjadi faktor penting bagi keberlanjutan perusahaan. Spotify Premium merupakan salah satu layanan streaming musik yang banyak digunakan oleh generasi Z di Indonesia, namun karakteristik pengguna yang kritis dan mudah berpindah layanan menjadikan loyalitas sebagai tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Brand Image dan E-Service Quality terhadap Loyalitas dengan Kepuasan Pelanggan sebagai variabel mediasi pada pengguna Spotify Premium Gen Z di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis explanatory research. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling terhadap 212 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brand Image dan E-Service Quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas. Selain itu, Kepuasan Pelanggan terbukti memediasi pengaruh Brand Image dan E-Service Quality terhadap Loyalitas pengguna Spotify Premium generasi Z di Indonesia.
Kewenangan Notaris atas Perjanjian Pengalihan Aset Kripto Bitcoin
(Fakultas Hukum, 2026-03-05) Angelina Regita Kerin Setyawan
Salah satu perubahan yang besar dalam bidang teknologi dengan hadirnya mata uang digital atau cryptocurrency yang salah satunya adalah Bitcoin. Bitcoin merupakan aset tidak berwujud yang dalam KUHPerdata telah memenuhi sebagai objek dalam Pasal 1332 dan syarat sah perjanjian Pasal 1320. Sebagaimana Bitcoin dapat dilakukan pengalihan aset dari satu akun ke akun yang lain melalui sebuah aplikasi seperti Pluang dan Pintu dengan melalui wallet address penerima bagaimana apabila para pihak yang berkepentingan menghendaki perbuatan hukum pengalihan aset Bitcoin untuk dituangkan kedalam akta autentik sebagai bentuk perlindungan hukum. Mengingat Bitcoin merupakan aset yang tidak berwujud tentu menimbulkan resiko yang besar bagi para pihak yang melakukan pengalihan aset Bitcoin. Dalam hal ini pejabat yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik adalah Notaris. Maka Notaris mengangkat penelitian ini dengan judul “Kewenangan Notaris Atas Perjanjian Pengalihan Aset Kripto Bitcoin.” Dengan begitu penulis menfokuskan penelitian dalam tesis ini yaitu: Pertama, menemukan pengalihan aset kripto Bitcoin membutuhkan perjanjian akta autentik yang dibuat oleh Notaris atau tidak Kedua, menemukan kewenangan Notaris mengenai perjanjian pengalihan aset kripto Bitcoin. Ketiga, menemukan pengaturan kedepan kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengalihan aset kripto Bitcoin di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum peneliti mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan akta pengalihan aset kripto Bitcoin. Pendekatan yang peneliti gunakan dalam tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang penulis gunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik yang peneliti bahas. Pengumpulan bahan hukum peneliti gunakan yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan buku, jurnal, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan topik peneliti. Serta analisa bahan hukum menggunakan deduktif yaitu dengan aturan umum dan menarik kesimpulan secara khusus terhadap isu hukum yang dibalas oleh peneliti. Hasil penelitian rumusan masalah Pertama, pengalihan aset kripto Bitcoin tidak membutuhkan akta autentik karena tidak ada peraturan yang mewajibkan penggunaan akta autentik dalam pengalihan aset Bitcoin. Namun, sebagai bentuk perlindungan hukum para pihaknya dapat menggunakan akta autentik. Selain akta autentik juga dapat dilakukan perjanjian lisan dan akta dibawah tangan seperti legalisasi maupun waarmerking. Setiap bentuk perjanjian tersebut memiliki resikomasing-masing yang mana akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang tentu memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pihaknya. Kedua, pada pengalihan aset kripto Bitcoin Notaris memiliki kewenangan yang didapat secara atribusi dalam pembuatan akta autentik pengalihan aset kripto Bitcoin melalui Pasal 15 UUJN. Namun, adanya kewenangan Notaris pada UUJN ini belum diikuti dengan adanya batas tanggungjawab dari Notaris dan mekanisme seperti standar administratif pembuktian kepemilikan aset kripto terkait pengalihan aset Bitcoin menggunakan akta autentik ini yang menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma. Ketiga, pengaturan kedepan mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan akta pengalihan aset Bitcoin di Indonesia secara ini perlu memperjelas UU P2SK ini tidak hanya membahas secara umum mengenai sektor keuangan tetapi penegasan bahwa aset kripto ini dapat digunakan sebagai objek dalam suatu perbuatan hukum perdata. Selain itu, POJK juga perlu dipertegas mekanisme pembuktian formil kepemilikan aset kripto. Mekanisme pembuktian formil melalui POJK tersebut meliputi kewenangan Notaris untuk dapat meminta surat keterangan mengenai bukti kepemilikan aset kripto kepada exchange yang telah di awasi oleh OJK sebagai dokumen pendukung yang sah atas akta yang dibuatnya. Melalui penegasan peraturan UU P2SK dan POJK, Notaris dalam membuat akta pengalihan aset Bitcoin tidak menimbulkan kekaburan norma dalam praktiknya karena memiliki standar pembuktian formil yang jelas sehingga memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi para pihaknya.
Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penggunaan Identitas yang Menimbulkan Kesan Sebagai Tenaga Medis (Studi Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg)
(Fakultas Hukum, 2026-02-26) Abiyurahman Saqib
Surat dakwaan memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana karena menjadi dasar penuntut umum dalam melaksanakan proses penuntutan sekaligus menjadi landasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada syarat materiil surat dakwaan dalam Pasal 143 huruf b KUHAP yakni uraian secara cermat, jelas dan lengkap dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan khususnya pada Pasal 441 ayat (1) dan Pasal 440 ayat (1). serta kesesuaian putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perbuatan terdakwa. serta ketepatan hakim dalam menerapkan Pasal 441 ayat (1) UU Kesehatan 2023 terhadap perbuatan terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap norma hukum yang berlaku melalui peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Putusan No. 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg, serta Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/11/1993. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menelaah asas hukum, ketentuan normatif, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan untuk menilai penerapan hukum dalam perkara yang diteliti. Hasil dari penelitian mengkaji syarat meteriil dari surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni uraian secara cermat, jelas dan lengkap yang selanjutnya dijelaskan lebih lanjut pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, dalam Putusan No. 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif yang merupakan salah satu jenis dakwaan yang memuat beberapa kemungkinan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif untuk mengantisipasi kemungkinan pembuktian di persidangan apabila suatu perbuatan pidana dapat dikualifikasikan ke dalam lebih dari satu ketentuan pidana. Dakwaan ini bersifat mengecualikan satu sama lain, sehingga hakim hanya perlu membuktikan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang terbukti dan menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif dengan mendakwakan perbuatan terdakwa berdasarkan Pasal 441 ayat (1) dan Pasal 440 ayat (1) UU Kesehatan. Namun berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur dalam pasal 441 ayat (1) dan pasal 440 ayat (1) UU Kesehatan 2023 serta perumusan kronologi dalam surat dakwaan, ditemukan bahwa uraian yang dibuat penuntut umum dalam dakwaan belum sepenuhnya menggambarkan secara cermat perbuatan terdakwa yang menimbulkan kesan sebagai tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan/atau Surat Izin Praktik (SIP). Penuntut umum hanya menguraikan bahwa penggunaan plang yang bertuliskan gelar sudah menggambarkan bahwa terdakwa menimbulkan kesan kepada masyarakat. Namun apabila melihat fakta identitas terdakwa yang merupakan tenaga kesehatan yang sah dan memiliki STR tidak ada unsur bahwa terdakwa berpura-pura menjadi tenaga kesehatan namun terdakwa hanya melakukan pelanggaran administrasi dalam praktik mandiri yakni tidak memiliki SIP. Pertimbangan hakim menjadi penting untuk menilai kesesuaian penerapan Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan terhadap perbuatan terdakwa, serta dalam Putusan No. 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg hakim menggunakan asas kebebasannya dengan menjadikan unsur kelalaian medis dalam pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terdakwa. Saran yang diberikan adalah penuntut umum untuk lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan dengan mempertimbangkan secara menyeluruh karakteristik perbuatan pidana, sehingga perumusan surat dakwaan dapat mencerminkan seluruh perbuatan terdakwa. Selain itu, hakim diharapkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur delik secara formal, tetapi juga memperhatikan kondisi terdakwa, dampak sosial, aspek kemanusiaan, serta perlindungan terhadap korban. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan putusan yang lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum.
Determinan Kinerja Keuangan Perusahaan Subsektor Pakan Ternak di Indonesia
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2026-02-04) Erna Laili Maulana
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur biaya, nilai tukar rupiah, dan efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan perusahaan subsektor pakan ternak di Indonesia periode 2019–2023. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kerangka Structure–Conduct–Performance (SCP) serta analisis regresi data panel menggunakan Random Effect Model (REM). Variabel dependen yang digunakan adalah Return on Assets (ROA), sedangkan variabel independen meliputi struktur biaya, nilai tukar rupiah, dan efisiensi operasional yang diukur dengan Total Asset Turnover (TATO).Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur biaya berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, nilai tukar rupiah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan efisiensi operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Temuan ini menegaskan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset dan meningkatkan efisiensi operasional menjadi faktor utama dalam mempertahankan profitabilitas di tengah tekanan kenaikan biaya bahan baku dan fluktuasi nilai tukar.