Show simple item record

dc.contributor.advisorHana S., Sri Wahyu Lelly
dc.contributor.authorFarizal, Akhmad Irwan
dc.date.accessioned2016-01-13T06:04:25Z
dc.date.available2016-01-13T06:04:25Z
dc.date.issued2016-01-13
dc.identifier.nim110803102034
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/71335
dc.description.abstractSetelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat, mengenai otonomi daerah yang salah satunya adanya surat ketetapan MPR No XV/MPR/1998 yang menetapkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Semua itu diwujudkan dengan peraturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan peradilan keuangan pusat dan daerah, sebagaimana tercantum dalam UU No 32 Tahun 2004 yang menyatakan pemerintah daerah wajib berusaha mencukupi belanja rutin dengan pendapatan daerah sendiri. Pemerintah daerah dan masyarakat harus berperan aktif dalam mengelola potensi dan sumber daya daerah guna meningkatkan kemajuan dan pembangunan daerah,dalam hal ini pemerintah memberikan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectADMINISTRASI PAJAKen_US
dc.subjectDINAS PENDAPATAN DAERAHen_US
dc.titlePELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK PARKIR PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBERen_US
dc.typeDiploma Reporten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record