| dc.description.abstract | Berdasarkan hasil pembahasan, penulis merangkum dua kesimpulan dari skripsi ini, yaitu pertama, status hukum perjanjian pengakhiran hubungan kerja bersama tersebut adalah sah, karena perjanjian pengakhiran hubungan kerja
bersama tersebut dilakukan melalui tata cara yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penmyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perjanjian pengakhiran hubungan kerja bersama tersebut adalah merupakan hasil dari pada perundingan bipartite yang merupakan salah satu cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang di atur oleh undang-undang-undang nomor 2 tahun 2004.; kedua, keabsahan perjanjian pengakhiran hubungan kerja besama tersebut tidaklah batal walupun ada penuntutan dari pihak pekerja, pihak pekerja hanya dapat melakukan penuntutan apabila setelah terjadinya kesepakatan pihak pengusaha/pemberi kerja tidak mampu memenuhi prestasi yang dijanjikan sampai pada batas waktu yang ditentutukan. Tuntutan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan dari perjanjian tersebut. pihak pekerja hanya dapat mealkukan penuntutan terhadap isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut. Untuk hal-hal diluar isi perjanjian tersebut pekerja/buruh tidak bisa melakukan penuntutan, terkecuali perjanjian tersebut dibatalkan untuk membebaskan kedua belah pihak dari hak dan kewajiban masing-masing. | en_US |
