TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

dc.contributor.advisor	ANGGRAINI, Rini
dc.contributor.advisor	ANA, I. Oka
dc.contributor.author	WINDYARTI, BINTANG TRI
dc.date.accessioned	2015-11-04T07:08:32Z
dc.date.available	2015-11-04T07:08:32Z
dc.date.issued	2015-11-04
dc.identifier.nim	010710101191
dc.identifier.uri	http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/64478
dc.description.abstract	Perimbangan keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat terlaksana dengan baik apabila dilaksanakan sesuai dengan kecentuan-ketentuan dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tapi yang lebih penting lagi diimbangi dengan disesuaikannya antara dana dengan kebutuhan daerah, dengan adanya undang-undang mengenai pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan dihrapkan pengelolaan keuangan dan pendistribusian Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan sesuai dengnn yang diharapkan oleh semua pibak.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	Perimbangan Keuangan	en_US
dc.title	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH	en_US
dc.type	Thesis	en_US