Show simple item record

dc.contributor.authorRediale, Risano
dc.contributor.authorAnggraini, Rini
dc.contributor.authorRachmad, Iwan
dc.date.accessioned2014-04-21T03:12:43Z
dc.date.available2014-04-21T03:12:43Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57172
dc.description.abstractDalam sebuah pemilihan untuk memilih seorang pemimpin atau kepala, di indonesia sering terjadi kesenjangan, tidak hanya di lingkup Kepala Daerah ataupun Presiden tetapi dalam pemilihan kepala desa pun sering terjadi kesnjangan di dalam pemilihan tersebut, kebijakan-kebijakan kepala daerah sering menjadi kontrofersi dari organ kepeminpinan suatu daerah dalam penentuan syarat pemilihan Kepala Desa, jelas dalam sebuah kontrofersi tersebut ada pihak-pihak yang di untungkan dan ada pula pasti yang di rugikan, oleh karena itu pemilihan yang rentan akan permasalahan harus benar-benar mengacu pada undang-undang yang berlaku di negara ini dan menjadi landasan Negara Kesatuan republik Indonesia ini atau yang biasa di sebut dengan NKRIen_US
dc.publisherUNEJen_US
dc.relation.ispartofseriesArtikel Ilmiah Mahasiswa;
dc.subjectKepala Daerahen_US
dc.subjectKepala Desaen_US
dc.subjectPemilihanen_US
dc.subjectNKRIen_US
dc.titleANALISIS YURIDIS PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN SK MENTERI NO. 140/2632/SJ TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESAen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • SRA-Law [296]
    Koleksi Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa S1 Bidang Hukum (FH)

Show simple item record