Browsing SRA-Law by Title
Now showing items 62-81 of 296
-
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pid.Sus/2009)
(UNEJ, 2014)Vonis bebas pada dasarnya tidak boleh dijadikan alasan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum kasasi nyatanya dipertimbangkan oleh majelis hakim mahkamah agung bahwa alasan tersebut bisa diajukan dengan dalih ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERMOHONAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA SEDEMIKIAN RUPA YANG DILAKUKAN DALAM SUATU JABATAN ATAU PEKERJAAN (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 455K/Pid/2010)
(UNEJ, 2014)Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Keluarga Dan Perzinahan (Putusan Nomor: 978 K/PID/2011)
(UNEJ, 2013)Pemalsuan Kartu Keluarga merupakan kejahatan yang diatur dalam pasal 266 ayat (1) dan pasal 263 ayat (1), dimana kejahatan ini dapat menghapuskan hutang piutang maupun dapat menghapuskan suatu hak dan kewajiban. Dalam ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt)
(UNEJ, 2013)Pemeriksaan terhadap anak di persidangan wajib menggunakan undang-undang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada skripsi yang dianalisis, terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYELLUNDUPAN MANUSIA (PUTUSAN NOMOR : 167PID.SUS/2012/PN.Ta)
(UNEJ, 2014)Anak sebagai generasi penerus bangsa adalah penerus perjuangan bangsa yang diberikan ilmu pengetahuan dan pengajaran. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) tentang Pengadilan Anak, mengatur bahwa anak adalah ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 72 PK/Pid/2010) JURIDICAL
(UNEJ, 2013)Beberapa tindak pidana dalam praktiknya dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu (penyertaan), dari tingkah laku-tingkah laku/perbuata ... -
ANALISIS YURIDIS SENGKETA DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
(UNEJ, 2014)Pemilihan Umum adalah salah satu sarana demokrasi untuk masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan corak dan nasib pemerintahan Indonesia 5 tahun kedepan, oleh karena itu dalam penyelenggaran pemilu harus ... -
ANALISIS YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN (STATELESS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(UNEJ, 2013)Salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara adalah adanya unsur warga negara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warga negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga dari negara lain ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG FORMULASI DAKWAAN JAKSA DAN PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 398/Pid.B/2012/PN.Mkt) JURIDICAL ANALYSYS OF FORMULATION INDICMENT PROSECUTOR AND JUDGE ON CONSIDERANTION ON CRIME SENTENCES GAMBLING (Verdict of Mojokerto State Court Number : 398/Pid.B/2012/PN.Mkt)
(UNEJ, 2013)Ditinjau dari perspektif hukum perjudian ini merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang sangat meresahkan pada masyarakat. Dalam Pasal 303 ayat (3) yaitu main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGALIHAN ASET SEWA MENYEWA TANAH ( Putusan Nomor : 1082 K/Pid.Sus/2011)
(UNEJ, 2013)Melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sepanjang mengenai frasa ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENIPUAN (Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 155/Pid.B/2011/PN.SLMN)
(UNEJ, 2014)Terjadinya suatu delik penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului oleh hubungan hukum kontraktual. Surat dakwaan wajib dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum karena merupakan ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG KORBANNYA ANAK (Studi Putusan MA Nomor : 1638 K / Pid. Sus / 2010)
(UNEJ, 2013)Kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur mengakibatkan luka bagi korban baik secara fisik maupun secara psikologis.Sesuai dengan kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)
(UNEJ, 2013)Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam meminimalisir jumlah kerugian yang disebabkan oleh korupsi, salah satu bentuk tanggungjawab tersebut adalah melalui pengaturan terhadap harta benda hasil tindak pidana korupsi yang ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT ADANYA PENGURANGAN BERAT BERSIH TIMBANGAN PADA PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA
(UNEJ, 2013)Konsumen selain dilindungi dengan kebijakan hukum juga harus berhati-hati guna meminimalisasi risiko yang harus ditanggung konsumen, terutama dalam pencantuman label mengenai berat bersih timbangan. Dalam melakukan penulisan ... -
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Perwira TNI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/MIL/ 2012)
(UNEJ, 2013)Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan ... -
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM ADEGAN FILM MENURUT PASAL 351 AYAT (1) KUHP ( Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/PID/2012)
(UNEJ, 2013)Pasal 351 ayat (1) KUHP telah menyatakan ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan. Dalam perkembangan media teknologi film menjadi tontonan yang setiap hari dinikmati. Namun, dalam proses pembuatannya tidak menutup kemungkinan ... -
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg)
(UNEJ, 2014)Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula pembatasan dalam konstitusi ... -
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Depok No.242/Pid.Sus/2012/PN. Dpk)
(UNEJ, 2013)Perkembangan hukum di Indonesia saat ini sangat pesat, hal ini ditandai dengan adanya Undang-Undang khusus di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan ... -
ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA (MEDE PLEGER) MELAKUKAN KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Putusan Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt)
(UNEJ, 2013)Penuntut Umum yang memiliki kewenangan membuat surat dakwaan harus jeli dan jelas dalam mengkualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan dengan penyertaan atau deelneming dalam hukum pidana. Sehingga nantinya surat dakwaan ... -
ASPEK HUKUM AL-WADI’AH YAD ADH-DHAMANAH PADA PERBANKAN SYARIAH (THE LEGAL ASPECT OF AL-WADI’AH YAD ADH-DHAMANAH IN ISLAMIC BANKING)
(UNEJ, 2013)Pada praktek perbankan syariah fasilitas wadi'ah lazimnya dipergunakan bank sebagai salah satu upaya untuk melakukan penghimpunan dana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kapan al-wadi’ah berubah ...