Browsing SRA-Law by Title
Now showing items 78-97 of 296
-
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg)
(UNEJ, 2014)Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula pembatasan dalam konstitusi ... -
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Depok No.242/Pid.Sus/2012/PN. Dpk)
(UNEJ, 2013)Perkembangan hukum di Indonesia saat ini sangat pesat, hal ini ditandai dengan adanya Undang-Undang khusus di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan ... -
ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA (MEDE PLEGER) MELAKUKAN KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Putusan Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.Pt)
(UNEJ, 2013)Penuntut Umum yang memiliki kewenangan membuat surat dakwaan harus jeli dan jelas dalam mengkualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan dengan penyertaan atau deelneming dalam hukum pidana. Sehingga nantinya surat dakwaan ... -
ASPEK HUKUM AL-WADI’AH YAD ADH-DHAMANAH PADA PERBANKAN SYARIAH (THE LEGAL ASPECT OF AL-WADI’AH YAD ADH-DHAMANAH IN ISLAMIC BANKING)
(UNEJ, 2013)Pada praktek perbankan syariah fasilitas wadi'ah lazimnya dipergunakan bank sebagai salah satu upaya untuk melakukan penghimpunan dana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kapan al-wadi’ah berubah ... -
Aspek Hukum Asas Spesialitas Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan
(UNEJ, 2013)Asas spesialitas, yaitu asas yang menghendaki bahwa Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang ditentukan secara spesifik. Dianutnya asas spesialitas oleh Hak Tanggungan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 8 ... -
ASPEK HUKUM BISNIS TOKO MODERN TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA KECIL DAN PASAR TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT
(UNEJ, 2013)Munculnya bisnis toko modern berhadapan dengan usaha kecil dan pasar tradisional memunculkan iklim persaingan usaha tidak sehat sehingga seringkali melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli ... -
Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995
(UNEJ, 2013)Pemberian pinjaman kepada calon anggota koperasi oleh KSP/USP koperasi sebagai bagian dari kegiatan usaha dan cara dalam menghimpun dana adalah merupakan suatu kegiatan usaha yang dapat dibenarkan atau disahkan secara ... -
Aspek Hukum Pengalihan Pengawasan Perbankan Kepada Otoritas Jasa Keuangan
(UNEJ, 2013)Mencermati sebuah bank dapat dilakukan secara fundamental, tekhnik, dan alternatif-alternatif lain yang terus berkembang. Pengawasan dalam perbankan harus benar-benar diperhatikan . Pengawasan perbankan ini bertujuan untuk ... -
ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DENGAN SUKU BUNGA MELEBIHI KETENTUAN BATAS MAKSIMUM SUKU BUNGA KARTU KREDIT
(UNEJ, 2013)Batas maksimum suku bunga kartu kredit diatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/34/DASP tanggal 27 November 2012 perihal Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit. Untuk penekanan terkait besarnya nominal batas suku ... -
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas)
(UNEJ, 2013)Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah ... -
FUNGSI ORANG TUA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT OSING BANYUWANGI
(UNEJ, 2013)Fungsi Orang Tua dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Osing itu penting karena dalam masyarakat Osing sangat menjunjung tinggi petuah orang tua yang dianggap sacral dan ditaati oleh anak-anaknya. ... -
HAK MASYARAKAT ADAT SUKU DAYAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA DI KECAMATAN HULU KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH
(UNEJ, 2013)Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Masyarakat hukum adat ... -
Hak Waris Anak Dalam kandungan Yang Dititipkan Pada Ahli Waris Yang Telah Ditunjuk Oleh Pewaris (Perbandingan KUHPerdata Dengan Hukum Islam)
(UNEJ, 2013)Peninggalan harta waris itu tidak bisa dimiliki secara mutlak oleh seorang ahli waris tertentu melainkan berdasarkan kepada kedudukannya masing-masing. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai waris ... -
HAK WARIS ANAK INCEST TERHADAP HARTA ORANG TUA BIOLOGISNYA
(UNEJ, 2013)Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hubungan incest ialah kontak ... -
HAK WARIS ANAK PEREMPUAN TERHADAP HARTA GUNA KAYA ORANG TUANYA MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI
(UNEJ, 2014)Hukum adat waris adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari satu generasi manusia kepada keturunannya. ... -
HAK – HAK KESEHATAN PARA PEKERJA KONTRAK DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT CITRA HUSADA JEMBER
(UNEJ, 2013)Dalam setiap hubungan industrial, pastilah ada suatu hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Oleh karena itu sangat pentinglah menjaga hubungan yang mutualis dan dinamis di kedua pihak. Hak kesehatan setiap pekerja ... -
HAK – HAK PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI P.O. BOROBUDUR INDAH BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(UNEJ, 2013)Kecelakaan kerja yang umumnya dialami para pekerja dalam jenis usaha Pengangkutan Orang adalah kecelakaan di jalan raya. Jaminan perlindungan hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 ... -
HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014 DI INDONESIA DITINJAU DARI KONSEP HAK ASASI MANUSIA
(UNEJ, 2013)Persoalan politik dan perempuan telah menjadi isu global, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Persoalan ini disebabkan masyarakat yang telah dibentuk oleh budayanya masing-masing yang ... -
Hubungan antara Lamanya Menunggu Waktu Pensiun dan Tingkat Kecemasan pada Pegawai Negeri Sipil di Universitas Jember
(UNEj Press, 2015)Kecemasan merupakan keadaan relatif yang menggambarkan kondisi emosional berupa kombinasi antara pikiran dan perasaan yang tidak menyenangkan. Penyebab kecemasan pada pegawai adalah persiapan menjelang pensiun karena ... -
HUBUNGAN PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS APABILA SALAH SATU PIHAK MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG N0.1 TAHUN 1974
(UNEJ, 2013)Pengaturan hukum perkawinan. Berkaitan dengan perjanjian kawin, Persamaan antara undang-undang No. 1 tahun 1974 dan KUHPerdata dalam suatu perjanjian kawin yaitu sama-sama memiliki hubungan pada pembagian harta waris, ...