Browsing SRA-Law by Title
Now showing items 239-258 of 296
-
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTRET ORANG LAIN YANG DIGUNAKAN PROMOSI OLEH FOTOGRAFER BERDASARKAN UNDANGUNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
(UNEJ, 2013)Foto atau potret adalah salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta. Sehingga apabila terdapat fotografer yang telah mempublikasikan foto seseorang di dalam suatu pertunjukkan yang bersifat komersial, namun sebelumnya ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Unit Link Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember
(UNEJ, 2014)Indonesia sudah mengalami perkembangan yang begitu signifikan dibidang asuransi, Mulai sejak zaman sebelum masehi yaitu pada masa kekaisaran Yunani kuno yang dipimpin oleh Alexander the Great. Hingga pada abad ke-20 kehidupan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA ATAS TERJADINYA PELANGGARAN HAM BERAT DALAM KONDISI NEGARA KEADAAN DARURAT DI INDONESIA
(UNEJ, 2014)Kebijakan terhadap perlindungan warga negara dari segala ancaman bahaya merupakan suatu kewajiban negara yang harus dipenuhi. Sebagai negara hukum, harus menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. HAM merupakan hak yang melekat ... -
PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA ASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT DIDASARKAN PADA UNDANG– UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGANKONSUMEN DAN UNDANG – UNDANGNOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANGUSAHA PERASURANSIAN
(UNEJ, 2012)Asuransi mempunyai manfaat yang penting dalam kehidupan modern ini. Dengan semakin berkembangnya teknologi dalam kemajuan jaman ini kemungkinan terjadi kecelakaan akan semakin besar pula. Asuransi jiwa mempunyai peran ... -
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP EFEK RADIASI TELEPON SELULAR
(UNEJ, 2014)Di era globalisasi saat ini, terutama dalam hal teknologi, khususnya di bidang telekomunikasi telah hadir alat telekomunikasi yaitu telepon selular. Keberadaan telepon selular memberikan kemudahan berkomunikasi jarak jauh ... -
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN JASA TRANSPORTASI KERETA API KELAS EKONOMI
(UNEJ, 2013)Pengangkutan memiliki peranan yang penting untuk memeratakan pembangunan bangsa dan hal ini tercermin pada kebutuhan mobilitas diseluruh sektor, dan tentu saja hal ini tidak terlepas dari kelancaran pengangkutan yang ... -
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN (INGREDIENTS PRODUCT) PADA KEMASAN LUARNYA
(UNEJ, 2013)Setiap orang, pada suatu waktu, pada posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu.keadaan yang universal ini pada ... -
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK ORIFLAME YANG DIPASARKAN MELALUI MEKANISME MULTI LEVEL MARKETING OLEH PT. ORINDO ALAM AYU CABANG SURABAYA
(UNEJ, 2014)Jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian financial dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberikan penggantian ... -
PERMOHONAN IZIN IKRAR TALAK YANG DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI SURAT PERMOHONAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 184 K/AG/2009)
(UNEJ, 2013)Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah.Untuk mewujudkan harapan dan keinginan tersebut Suami-istri ... -
PERSANGKAAN MENINGGAL DUNIA AKIBAT HILANGNYA ANAK BUAH KAPAL MOTOR FITRIA PERSADA (Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/PDT.Pen/2010)
(UNEJ, 2013)Persangkaan meninggal dunia terhadap anak buah Kapal Motor Fitria Persada yang hilang dalam kecelakaan kapal sehingga dapat dinyatakan meninggal dunia berdasarkan bukti-bukti yang ada serta lebih cepat dari batas waktu ... -
PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN DAN GEDUNG PERAWATAN KELAS 1 VIP RUMAH SAKIT SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2011 (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 4/KPPU-L/2012)
(UNEJ, 2014)Persekongkolan tender merupakan bentuk kegiatan yang sangat sering dilakukan oleh para pelaku usaha, dalam kasus ini yaitu Persekongkolan Tender Pembangunan Gedung Pelayanan Dan Gedung Perawatan Kelas I VIP Rumah Sakit ... -
PERSEKONGKOLAN TENDER PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NIK SECARA NASIONAL (KTP ELEKTRONIK TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2012) (Studi Putusan Perkara Nomor : 03/KPPU-L/2012)
(UNEJ, 2013)Persekongkolan tender merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, sehingga dengan ... -
Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
(UNEJ, 2013)Direksi yang merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas (PT), yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT dan ... -
PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENJUALAN JASA ASURANSI PENUMPANG FERRY BATAM-SINGAPURA/MALAYSIA DI TERMINAL FERRY KOTA BATAM (Studi Putusan KPPU Nomor 32/KPPU-L/2009)
(UNEJ, 2013)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha tidak sehat merupakan peraturan yang menjadi acuan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Komisi Pengawas ... -
PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH
(UNEJ, 2013)Koperasi syariah merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya menggunakan sistem bagi hasil dan tidak boleh mengandung unsur riba’, maysir, dan gharar. Kemudian pada pengoperasionalannya, koperasi syariah mengacu ... -
PROPERTY DISPUTE RESOLUTION TOGETHER THROUGH MEDIATION
(UNEJ, 2014)Harta bersama adalah harta yang diperoleh karena usaha suami dan istri atau suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan. Termasuk di dalam perkawinan poligami, antara suami dengan istri – istrinya juga menghasilkan ... -
REKRUTMEN PARTAI POLITIK TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD PADA PEMILIHAN UMUM
(UNEJ, 2014)Demokrasi menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili. Tujuannya agar dalam pengambilan keputusan tidak ada kelompok yang ditinggalkan. Namun sejak gagasan demokrasi dipraktikkan, ... -
STATUS BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN ATAS DASAR AKTA DI BAWAH TANGAN
(UNEJ, 2014)Pada tatanan hukum di Indonesia, koperasi merupakan badan usaha yang diakui sebagai badan hukum. Oleh karena itu, koperasi dapat melakukan perbuatan–perbuatan hukum seperti halnya manusia. Terkait hal ini koperasi dijalankan ... -
STATUS HUKUM ANAK KANDUNG SUKU TENGGER YANG MENIKAH DENGAN ORANG LUAR SUKU TENGGER MENURUT HUKUM ADAT WARIS SUKU TENGGER
(UNEJ, 2014)Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang sangat majemuk. Setiap daerah dan suku bangsa memiliki adat istiadat masing-masing. Salah satu hukum adat yang masih eksis di Indonesia adalah ... -
STATUS KEPEMILIKAN TANAH SEBAGAI HARTA WARIS YANG DIGADAIKAN PEWARIS SEWAKTU HIDUP KEPADA PENERIMA GADAI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 57/PDT.G/2011/PN.Jr)
(UNEJ, 2013)Di Indonesia terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang bersifat pluralisme yaitu sistem kewarisan adat, sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan perdata barat (Eropa), yang ...