| dc.description.abstract | Ngayogyakarta Hadiningrat yang lebih sering dikenal dengan sebutan Daerah
Istimewa Yogyakarta adalah salah satu dari empat daerah yang memiliki kultur
sejarah yang sangat menarik selain Daerah Istimewa Aceh, Daerah Khusus
Ibukota (DKI) Jakarta dan Papua. Dimana letak keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta terletak pada sistem mekanisme pengisisan Kepala Daerah dan akil
Kepala Daerahnya. Yang pada kenyataannya bahwa Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah tersebut buka dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu)
melainkan dengan Penetapan secara turun temurun. Terkait dengan pernyataan
yang terlontar dari Presiden Republik Indonesia yaitu” Indonesia ini adalah
Negara Republik yang berbentuk Kesatuan maka tidak boleh ada sistem Monarki
di dalam Negara Kesatuan”.Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Demokrasi.
Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Terdapat Pasal yang berbunyi bahwa
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang..
Permasalahan dalam skripsi ini adalah :
1. Apakah Sistem penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah
Istimewa Yogyakarta bertentangan dengan prinsip Demokrasi ?
2. Apakah penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa
Yogyakarta sudah sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) dalam UndangUndang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945
?
Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan
khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat
yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan
mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.
Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan
masalah yaitu dengan mengunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode
pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer,
sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum.
Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam
rumusan masalah.
Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta itu
sudah sesuai dengan prinsip Demokrasi. dari pengertian demokrasi itu sendiri
dapat dilihat jelas bahwa rakyatlah yang berkuasa dan dengan sendirinya
implikasi dari mekanisme pengisan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta sudah berjalan sejak lama dan tidak menuai protes dari
rakyat Yogya itu sendiri. Hal ini sudah dapat dikatakan demokrasi, pasalnya
rakyat Yogyakarta itu sendiri tidak menganggap penetapan Gubernur dan Wakil
Gubernur itu merupakan sistem monarki, karena yang dapat kita tekankan adalah
rakyat Yogyakarta setuju dengan sistem penetapan tersebut. Adapun hasilnya
bahwa dengan sistem penetapan yang mengadopsi sistem monarki tersebut rakyat
Yogyakarta hidup dalam ketenangan dan kedamaian, hal ini sebagai suatu contoh
bahwa monarki yang tercermin dalam mekanisme penetapan Gubernur dan Wakil
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan perwujudan Demokrasi yang
sesungguhnya.
Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta itu
sudah sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat 4 UUD 1945. Karena meskipun tidak
dipilih melalui pemilihan umum, penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta itu sudah sangat memenuhi terwujudnya prinsip
Demokratis. Andaikata sistem pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta itu dipilih melalui Pemilihan Umum akan tetapi
banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi maka tentu saja sudah
menyalahi prinsip demokrasi.
Saran dari penulis, meskipun pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekarang adalah melalui penetapan, jika tidak
menutup kemungkinan suatu hari nanti berubah menjadi Pemilihan Umum, yang
terpenting disini adalah dimana prinsip Demokrasi dapat terwujud seutuhnya dan
rakyat mersa dapat hidup tentram dan damai. | en_US |
