TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEREKAMAN SPT MASA PPh (Pajak Penghasilan ) Pasal 4 ayat 2 Pada kantor PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

Abstract

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

Kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah melakukan perekaman Surat Pemberitahuan masa PPh Pasal 4 ayat 2. Proses perekaman SPT dilakukan di seksi PDI Pada awalnya, Surat Pemberitahuan vii Perekaman SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 di seksi PDI dilakukan oleh Pegawai, tenaga outsourcing, dan anak magang. Proses perekaman SPT ini dimulai dengan membuka browser dengan browser yang direkomendasikan adalah Windows Internet Explorer versi 7 ,Kemudian pada bagian address bar dari Internet Expolrer tersebut, masukkan alamat http://10.12.10.212/EntrySPT Didalam melakukan perekaman, timbul masalah-masalah. Masalah-masalah ini terbagi menjadi dua, yakni masalah sistem dan non sistem. Masalah utama dalam perekaman ini adalah terdapatnya SPT masa PPh Pasal 4 ayat 2 yang berstatus unbalance. SPT yang berstatus unbalance ini disebabkan karena kesalahan petugas perekam dan kesalahan wajib pajak dalam pengisian SPT tersebut. Jika SPTunbalance disebabkan karena kesalahan wajib pajak, maka petugas di seksi PDI akan mengirimkan SPT unbalance kepada seksi Pengawasan dan konsultasi untuk diberikan surat himbauan pembetulan SPT.. Data-data dalam laporan Praktek kerja Nyata (PKN) menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka dan data pendukung dalam kegiatan perpajakannya. Dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dapat disimpulkan bahwa Prosedur perekaman Surat Pemberitahuan Masa PPh (Pajak penghasilan ) Pasal 4 ayat 2 sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Standard Operating Procedures(SOP) Pengolahan SPT Masa.