Browsing DIPLOMA PROGRAMME PRACTICE REPORT (Laporan Diploma) by Title
Now showing items 3896-3915 of 6012
-
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA DAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER
(2013-12-12)Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dan berdasarkan data yang telah terkumpul, khususnya mengenai Prosedur Pelaksanaan Administrasi Pemotongan Pajak Penghasilan ... -
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ( UPT. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR JEMBER
(2013-12-14)1. KegiatanPraktek Kerja Nyata pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember meliputi: a. Menyetempel STPD, SKPD, SP1, SP2, Surat Paksa; b. Merobek STPD, SKPD, SP1, SP2; c. Memilah-milah STPD, SKPD SP1, SP2 ... -
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ( UPT. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR JEMBER
(2013-12-18)Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata dalam bidang Prosedur Administrasi Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Timur Jember meliputi: a. Menyetempel STPD, SKPD, SP1, SP2, Surat Paksa; b. Merobek STPD, ... -
Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
(2018-07-27)Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada Bidang Pendataan dan Pelayanan, dalam melakukan prosedur administrasi pemungutan Pajak ... -
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
(2013-12-11)1. Prosedur administrasi pemungutan pajak hiburan yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah official assesment system yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) ... -
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
(2014-01-20)Berdasarkan dari rangkaian laporan di atas dan informasi yang diperoleh penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ... -
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
(2016-01-25)Indonesia sebagai Negara berkembang terus menggalakkan pembangunan di segala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari Negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera ... -
Prosedur administrasi pemungutan pajak penghasilan (pph) pasal 21 pada kantor pelayanan pajak Probolinggo
(2016-01-25)Pembangunan bangsa Indonesia sekarang ini telah memasuki abad baru dalam era kemajuan zaman yang lebih maju, maka pembangunan nasional diarahkan untuk lebih meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar mandiri dan sejahtera ... -
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PROBOLINGGO
(2017-10-10)Pengisian formulir SPT Tahunan dan SSP yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu dengan menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak, yang formulirnya dapat diambil pada Kantor Pelayanan Pajak terdekat sesuai dengan tempat ... -
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PROBOLINGGO
(2017-10-10)Pengisian formulir SPT Tahunan dan SSP yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu dengan menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak, yang formulirnya dapat diambil pada Kantor Pelayanan Pajak terdekat sesuai dengan tempat ... -
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
(2017-07-31)Pelaksanaan pemungutan pajak restoran maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Pelaksanaan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Restoran adalah sebagai berikut: 1. Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak ... -
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
(2018-04-20)Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Dalam hal ini yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencangkup juga rumah makan, kafetaria, ... -
PROSEDUR ADMINISTRASI PENAGIHAN PIUTANG REKENING AIR PADA PDAM UNIT PELAYANAN JEMBER
(2016-08-09)Air menjadi kebutuhan primer bagi manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui tetapi kualiatas air saat ini semakin memburuk. Air tidak lagi jernih melainkan berwarna ... -
PROSEDUR ADMINISTRASI PENAGIHAN PIUTANG REKENING LISTRIK PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAYANAN DAN JARINGAN JEMBER
(2015-12-03)Bangsa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan itu sendiri dapat di artikan sebagai suatu proses yang secara terus menerus akan membawa peningkatan ... -
Prosedur administrasi penagihan rekening air dan non air pada perusahaan daerah air minum Bondowoso
(2016-07-22)Sistem perekonomian Indonesia menegenal adanya 3 (tiga) pelaku utama ekonomi yang disusun atas usaha bersama berdasarkan azaz kekeluargaan yaitu sektor pemerintah/negara, sektor swasta dan koperasi.PDAM adalah salah satu ... -
PROSEDUR ADMINISTRASI PENARIKAN TENAGA KERJA PADA BANK JATIM CABANG JEMBER
(2017-08-23)Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah kami laksanakan selama kurang lebih 144 jam kerja efektif atau selama satu bulan pada Bank Jatim Cabang Jember, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 5.1 Proses Seleksi ... -
Prosedur administrasi penarikan tenaga kerja pada bank Jatim cabang Jember
(2016-06-06)Perkembangan dunia perbankan merupakan hubungan yang sangat erat sekali dengan pertumbuhan perekonomian yang membantu, mendorong serta menggerakkan kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam pendirian suatu bank ... -
PROSEDUR ADMINISTRASI PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL ATAU DANA HIBAH DI INSTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN JEMBER
(2015-12-02)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. ... -
Prosedur Administrasi Pencairan Dana Perjalanan Dinas Pada Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Jember
(2018-07-31)Berdasarkan Praktek Kerja Nyata di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember mengenai Prosedur Administrasi Pencairan Dana Perjalanan Dinas dapat disimpulkan. Prosedur administrasi perjalanan dinas ...