Browsing UT-Faculty of Law by Author "KARTIKA, ENDANG"
Now showing items 1-7 of 7
-
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DI C.V. BUMI WARAS JEMBER MELALUI DPRD KABUPATEN JEMBER
HARSASI, SARASWATI (2015-12-28)KEWENANGAN DPRD KABUPATEN JEMBER DALAM PERUNDINGAN PERSELISIHAN PERBURUAN DI C.V. BUMI WARAS JEMBER DIDASARKAN PADA PASAL 18 AYAT (1) HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 YAITU MENAMPUNG DAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN ... -
IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
SYAIFUDDIN, MUHAMMAD (2015-12-10)Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai implikasi-implikasi yang timbul atas adanya Amandemen Undang Undang Dasar 1945 terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam sistem ... -
KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 01.P / HUM / 1999 MENGENAI PP No.17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
Musta'in (2015-12-31)Skripsi yang berjudul "KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 01.P / HUM / 1999 MENGENAI PP No.17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL", ini berlatar belakang pada putusan hak uji material ... -
lMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERlNTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA TERHADAP PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATRA BARAT
DEDDIYAS, BUDI ARTA (2017-11-29)1. Implikasi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dapat terlihat dari lahirnya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 20007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari sebagai ... -
STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI KOREA SELATAN
FATHONI, AHMAD (2015-11-04)Mahkamah Konstitusi Republik lndonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang ... -
STUDI TENTANG PEMBUATAN PERATURAN DESA (PERDES) DI DESA AMBULU, KECAMATAN AMBULU, KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 28 TAHUN 2001
RIYADI, SUBECHAN AGUS (2016-07-28)Badan Pembentuk Peraturan Desa adalah Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa, Hak inisiatif atau mengajukan rancangan Peraturan Desa herada pada Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Untuk menetapkan Peraturan Desa, Badan ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME ADMINISTRATIF PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SETELAH BERLAKUNYA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
SULISTIONO, AGUNG (2015-11-26)Penulisan skripsi ini menitikberatkan pada permasalahan, proses pengajuan, permohonan, dan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas setelah berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum, dan proses pengalihan pengesahan ...