Browsing UT-Faculty of Law by Author "Jayus"
Now showing items 1-20 of 38
-
FUNGSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN JEMBER
Wahyuningsih, Triana (2017-11-30)Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diambiI kesimpulan sebagai berikut : 1. Kenyataannya di Daerah Kabupaten Jember masih ada potensi daerah dari sektor pajak daerah yang belum secara optimal tergali. Utamanya dari pajak ... -
HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PROSES PENGISIAN JABATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ABDURROCHMAN, ADE (2017-04-06)Pada Tanggal 3 Juli 2015 Presiden Jokowi resmi melantik Jenderal Tentara Nasional Indonesia Gatot Nurmantyo sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Jenderal Moeldoko yang telah memasuki masa pensiun. Pelantikan ... -
Implikasi Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial DI Indonesia
Nugroho, Ilham (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-09-16)Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari 2 (dua) istilah, yaitu “sistem” dan “pemerintahan”. Pengertian sistem adalah hubungan fungsional anatara badan dengan badan lain secara keseluruhan, sedangkan pemerintah adalah ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUUIX/2011 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN“CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION” (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA BANGSA ASIA TENGGARA) TERHADAP KEDUDUKAN UNDANG UNDANG RATIFIKASI
MARDIKA, NANDO YUSELLE (2017-03-22)Indonesia sebagai Negara hukum memilikihak untukmembentuk dan menjalankan hukum sesuai dengan cita cita Negara.Dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945) Indonesia telah merumuskan ... -
JAMINAN KONSTITUSIONAL HAK POLITIK WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
Miradani, Dita (2018-04-12)Penerapan Jaminan Konstitusional dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 di Luar Negeri telah dijamin dalam konstitusi dan UU Pilpres, akan tetapi masih banyak warga negara Indonesia di Luar Negeri yang belum mendapatkan ... -
KAJIAN KRITIS PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC DI INDONESIA (Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Timor-Timur Pasca Jejak Pendapat)
Nugroho, Firmansyah Adi Cahyo (2017-11-30)Pada tanggal 30 Agustus 1999, Rakyat Timor-Timur melakukan jajak pendapat, yakni memilih antara otonomi dan kemerdekaan. Hasil plebisit adalah 78,5 % dari 98 % yang memberikan suara memilih merdeka. Kerusuhanpun terjadi, ... -
Kajian Tentang Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Rawung, Yonathan Daud (2015-12-13)Ide amandemen UUD 1945 tidak lepas dari masa lalu yang suram dimana UUD 1945(sebelu amndemen )dirasakan telah membawa implikasi pada penciptaan kekuasaan yang absolut -
KAJlAN TENTANG HAK HUNI ATAS RUMAH DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER
Hendrawan, Anak Agung Gede (2017-11-29)Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada ... -
Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Backlog Perumahan)
Agustriana, Diah (2019-10-10)Latar belakang dari pengambilan judul skripsi ini yaitu bahwasanya rumah sebagai salah satu kebutuhan primer manusia setelah pangan dan sandang harus terpenuhi. -
Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Legislatif
Jayus; Efendi, Aan (2019-08-08)Karya ilmiah/tesis ini membahas tentang kedaulatan rakyat Indonesia. -
KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
PUSPITASARI, METI (2018-04-13)Dan kesimpulan diatas, dapat disumbangkan beberapa saran yaitu: (1). Rumusan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 yang mengecualikan MA untuk menjadi pihak dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara sebaiknya ... -
KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
PUSPITASARI, METI (2018-04-16)Dan kesimpulan diatas, dapat disumbangkan beberapa saran yaitu: (1). Rumusan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 yang mengecualikan MA untuk menjadi pihak dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara sebaiknya ... -
Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia
ADITYA, DAUSAT (2018-07-30)Pelaksanaan fungsi negara hukum sebagai salah satu dasar pelaksanaan kehidupan bernegara adalah dengan dibentuknya Peraturan Perundang-Undangan sebagai salah satu intsrumen hukum tertulis yang menjalankan kekuasaan pemerintah ... -
Makna Frasa Final Dan Mengikat Terhadap Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Dkpp) Sebagai Lembaga Etik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Rofi'i, Mukhammad Slamet (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-06-02)Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya dan merupakan salah satu cara dalam memilih pemimpin dalam negara Indonesia yang secara tegas telah diatur ... -
Penataan Kawasan Permukiman Warga Bantaran Sungai Brantas Yang Menjadi Objek Wisata Kota Malang
Nur Anggraini, Yessi (2018-11-29)Malang merupakan kota yang pertumbuhan laju penduduknya berkembang pesat, karena penduduk desa banyak yang melakukan. -
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kabupaten Banyuwangi
Marhama, Yuni (2019-08-20)Pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu ... -
Pengakuan Penghayat Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan ( Study Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 )
Putri, Claudya Inamas (2018-12-06)Pada dasarnya hak kebebasan beragama merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan secara turun-termurn yang diberikan oleh para nenek moyang. Negara tidak memiliki wewang untuk memberikan suatu agama ... -
Pengelolaan Anggaran Alokasi Kesehatan Desa Tegal Mijin Di Kabupaten Bondowoso
YAKIN, Ainul (2019-07-05)Di dalam perkembangan bentuk pemerintahan yang ada di Indonesia, tentunya menghasilkan sebuah pencapaian yang dapat di nikmati oleh seluruh masyarakat sekitar. Hal tersebut juga di perlukan adanya kedisiplinan dan tanggung ... -
Pengelolaan Limbah Industri PT. Wings Surya Driyorejo Gresik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Industrial Waste Management PT. Wings Surya Driyorejo Gresik on Legal Regulation
Valentino, Edwin (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021-01-02)Pembangunan nasional merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan ... -
Pengelolaan Makam Sebagai Akibat Keterbatasan Lahan Pemakaman Di Surabaya the Management Tombs as a Result of Limited Burial Land in Surabaya
Harmono, Febri Tri (2019-08-14)Pemakaman berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggarakan Pemakaman Jenazah adalah serangkain kegiatan yang meliputi kegiatan administras ...