Browsing UT-Faculty of Law by Author "JAYUS"
Now showing items 1-20 of 51
-
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penerbitan Sertipikat Tanah
DARMAWAN, Ridho Ivan (2019-05-07)Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan peundang-undangan yang ada di Indonesia, salah satunya dalam peraturan pendaftaran hak atas tanah, dan ... -
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Wardani, FryscaKusuma (2016-01-13)Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 undang undang dasar Negara republic Indonesia, cirri dari Negara hokum adalah system pemerintahan berasaskan demokrasi. Dalam system demokrasi ... -
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
WARDANI, Frysca Kusuma (2016-01-13)Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal I ayat 3 undang-undang dasar Negara republic Indonesia. Ciri dari Negara hukum adalah system pemerintahan berasaskan demokrasi -
Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia
RAHMAN, Moh. Syaiful (2019-02-20)Pada hakikatnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “ Negara indonesia adalah negara hukum”.Artinya di ... -
HUBUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
BACHTIAR, LUTFHl (2018-04-13)Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada. Maka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Kedudukan KPUD dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung ... -
KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PERSELISIHAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2014 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
BUDIANTO, RADEN NOCKY (2016-01-28)Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ... -
KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERATURAN DAERAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 137/PUU-XIII/2015)
AL ANWARI, Kholil Amin (2018-11-21)Terkait ketentuan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan peraturan ... -
KAJIAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
PURNAMA, Andik Aji (2017-01-11)Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang bisa disingkat PERPPU adalah suatu Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan genting atau memaksa. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memberikan ... -
Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Backlog Perumahan)
AGUSTRIANA, Diah (2018-11-08)Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga ... -
KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
AGUSTINA, Fitria (2015-12-17)Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut jelas disebutkan secara prosedural bahwa jika terjadi ... -
Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016
SUJARWO (2018-08-01)Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV Tahun 2016 bahwa permohonan yang dilakukan oleh ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah dikabulkan. Hal ini yang dinyatakan pada pasal 9 huruf a UU Nomor ... -
KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMO 072-073/PUU-H/2004 TERHADAP JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
SULAIMAN (2015-11-24)putusan Mahkamah Konstitusi merupakan akhir dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tetap pada saat putusan dibacakan serta tidak berlaku surut. Permohonan untuk menguji undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah ... -
Kewenangan Negara melakukan Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam Bentuk Publikasi Tertulis
ABDILLAH, Rizaldi (FAKULTAS HUKUM, 2019)Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hal ini bisa dilihat dalam peristiwa sejarah bangsa. Sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah tentang penjajahan dan perlawanan. Meskipun ... -
Kewenangan Pemerintah dalam Redistribusi Tanah untuk Rakyat
SYAILENDRHA, Celendula Ratu (Fakultas Hukum, 2020-07-29)Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah ... -
lMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERlNTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA TERHADAP PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATRA BARAT
DEDDIYAS, BUDI ARTA (2017-11-29)1. Implikasi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dapat terlihat dari lahirnya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 20007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari sebagai ... -
NAILA RIZQI ZAKIAH
ZAKIAH, NAILA RIZQI (2016-01-27)Penelitian ini berangkat dari analisis atas prinsip non diskriminasi dalam pelaksanaan kebebasan hak beragama sebagaimana Pasal 20 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights. Dalam norma ini terkandung ... -
Netralitas Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
PUTRA, Adil Satria (2019)Suksesnya pelaksanaan pemilihan umum pada prinsipnya merupakan ceminan suksesnya demokrasi di Indonesia. Salah satu unsur pelaksana suksesnya pemilihan umum adalah kepala daerah baik kepala daerah di tingkat provinsi ... -
NETRALITAS POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PASAL 2 HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
SANDI, DWI ALFIAN ARIS (2017-12-19)Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di haruskan berada dalam posisi netral. Netral di sini diartikan PNS mempunyai hak suara untuk memilih pasangan calon dalam pemilihan umum, hanya saja tidak ... -
OTONOMI DAERAH DALAM PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
ZUHRI, Sholehudin (2015-11-24)Perkembangan Otonomi Daerah (Otoda) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Pergeseran paradigma tersebut menyangkut hubungan antara ... -
Pelaksana tugas pada kepala organisasi perangkat daerah dalam penentuan kebijakan
OMARI, Ali Irvan Yazid (2019-09-04)Indonesiai adalahi sebuahi negarai yang memiliki sebuahi konstitusi bernamai Undang-Undangi Dasar Negarai Republik Indonesiai Tahun 1945. Dalami UUDNRI 1945, kerangkai kenegaraani dan sistem pemerintahani Republik Indonesiai ...